Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menyalurkan bantuan sosial perlindungan korban bencana banjir di Kabupaten Konawe Utara dan konflik sosial di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), senilai Rp3,7 miliar.
"Bantuan ini merupakan tahap pertama untuk Sultra. Apabila nanti ada kebutuhan tambahan, pemda dapat mengajukannya ke Kementerian Sosial. Saya berharap bantuan yang telah didistribusikan bertahap ini dapat meringankan beban warga," kata Agus saat menyerahan bantuan di Pos Komando Penanggulangan Bencana Sultra di Makorem 143/HO, Kota Kendari, Selasa (12/6).
Dari Rp3,7 miliar bantuan yang dise-rahkan secara simbolis kepada Gubernur Sultra Ali Mazi itu, sebesar Rp1,5 miliar di antaranya untuk bantuan penanganan banjir di Kabupaten Konawe Utara, sedangkan Rp2,2 miliar lagi untuk penanganan konflik sosial di Kabupaten Buton.
Penyerahan bantuan disaksikan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat, Danrem 143/HO Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto, Wali Kota Kendari Sulkarnain, Kepala Basarnas Kendari Djunaidi, dan Kepala Pelaksana BPBD Sultra Boy Ihwansyah. (Ind/H-1)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved