Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Menristekdikti: Komite Vokasi Dorong Link and Match

Dhika Kusuma Winata
11/5/2019 07:38
Menristekdikti: Komite Vokasi Dorong Link and Match
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti) Mohamad Nasir memperlihatkan contoh kapal pelat datar karya anak bangsa(Dok. Menteri Risetdikti)

PEMERINTAH bakal membentuk Komite Vokasi Nasional untuk mengoordinasikan serta mengontrol berbagai kementerian dan lembaga yang ikut serta dalam pengembangan sekolah kejuruan.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir menyatakan pembentukan komite nantinya akan memperkuat link and match atau kesesuaian pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Komite diharapkan bisa membuat fokus pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang akan dikebut pemerintah menjadi lebih sinergis.

"Jadi dalam pendidikan vokasi di Indonesia itu memang belum mengikuti kebutuhan. Maka, akan dibentuk komite untuk monitoring pendidikan vokasi supaya sesuai kebutuhan industri," ujar Nasir seusai memberikan kuliah umum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Jumat (10/5).

Ia mengatakan salah satu tugas komite nantinya memantau dan mendorong link and match mulai dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga politeknik. Pihaknya bakal mendorong monitoring dari sisi politeknik.

"Kita pantau politeknik mana yang sudah bekerja sama dengan industri. Kalau sudah bekerja sama kemudian bagaimana dosen yang terlibat, lalu bagaimana traching factory-nya. Langkah-langkah penguatannya kemudian akan lebih terukur," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Tindak Lanjuti Pembentukan Komite Vokasi

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginginkan agar pendidikan vokasi dilakukan secara masif oleh seluruh kementerian/lembaga secara sinergis dan berdampak bagi pemenuhan lapangan kerja sesuai kebutuhan industri.

Nasir mengatakan tindak lanjut arahan Presiden telah dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Meski begitu, belum ditetapkan siapa saja yang akan duduk dalam komite.

"Siapa ketua, penasihat, dan pelaksananya belum ditentukan. Tapi ini menjadi sangat penting dan akan terus dibahas pembentukannya," ucapnya.

Kemenristekdikti telah mewajibkan pendidikan vokasi untuk menerapkan sistem kurikulum berbasis kompetensi serta link and match dengan industri. Fokusnya dengan melakukan revitalisasi politeknik mulai dari kurikulum, penguatan kapasitas dosen, hingga kompetensi mahasiswa sebagai bentuk peningkatan kualitas pendidikan vokasi ke depannya.

Nasir menuturkan pihaknya terus mendorong pelaku industri untuk mendirikan pendidikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri akan SDM yang kompeten.

Menurutnya, saat ini paling tidak ada sekitar 500 perusahaan besar yang memiliki potensi mendirikan pendidikan vokasi. Jika masing-masing perusahaan mendirikan pendidikan vokasi, masalah tenaga kerja terampil dan sesuai dengan kebutuhan industri diharapkan bisa terpenuhi.(OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya