Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengungkapkan pihaknya berencana memprogramkan pemberian pelatihan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terkena pemutusna hubungan kerja (PHK) mulai tahun ini.
Pihaknya pun sudah menyiapkan anggaran untuk menggelar vokasional training atau pelatihan. Namun ia mengaku membutuhkan payung hukum untuk menjalankan program tersebut.
"Karena ini baru di 2019 kami sampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa kami harus governance dan prudent sehingga kami perlu tata aturan atau payung hukum untuk mendasari hal tersebut," terang Agus usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (6/5).
Baca juga : Ingin Naikkan Manfaat, BPJS Ketenagakerjaan Butuh Revisi PP 44/20
Salah satu alasan pihaknya membutukan payung hukum karena pelatihan tersebut berkaitan dengan penggunaan dana yang cukup besar dan melibatkan banyak pihak.
Dia menjelaskan rencana tersebut terlihat karena peserta yang di-PHK cukup banyak. Agus menjelaskan total iuran tahun 2018 yaitu sebesar Rp26 triliun, dana yang dibayarkan Rp9 triliun.
"Kita lihat jumlah peserta yang ter-PHK cukup banyak. Sehingga di 2019 ini kita menganggarkan pelatihan untuk peserta kita yang ter-PHK," ungkap Agus. (OL-8)
Meski didiagnosa tuna-rungu, Jassinta tergolong cerdas. Nyatanya meski tak bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), ia tetap bisa mengikuti dan kerap memperoleh peringkat tiga besar.
SMK Mulan bentuk kontribusi Muwakif melalui Muhammadiyah dalam mendidik anak anak warga Nanggung dan Bogor menjadi SDM unggul di bidang vokasi.
Metode pendidikan dan pelatihan saat ini tentu berbeda dengan puluhan tahun lalu, yang mengedepankan teori dan pelatihan literasi kepada siswa.
Emergency merupakan aktivitas yang sudah menjadi legenda di Program Vokasi sebagai kegiatan mahasiswa, yang menjadi bagian dari produk mata kuliah Manajemen Event.
Tujuan pembentukan komite ini untuk menyelaraskan desain penguatan sistem vokasi antarkementerian/lembaga.
Pengiriman tenaga kerja dimaksudkan untuk mengurangi angka pengangguran.
Selain di tingkat provinsi, posko serupa juga dibuka di tingkat kabupaten/kota se-DIY.
Indonesia memiliki 21 balai latihan kerja (BLK) pemerintah di bawah pembinaan langsung Kementerian Ketenagakerjaan atau Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang tersebar di 13 provinsi.
Jam kerja yang telalu lama dapat menyebabkan seseorang mengalami kelelahan.
Membuka pelayanan pada saat libur nasional seperti lebaran dinilai tidak melelahkan tenaga medis dibandingkan pada hari biasa.
Cara penipuan juga digunakan dengan memperkenalkan calon suami sebagai orang kaya dan membujuk para korban untuk menikah dengan iming-iming akan dijamin seluruh kebutuhan hidupnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved