Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

57% Dana Bansos PKH Tersalurkan

Mediaindonesia
06/5/2019 04:20
 57% Dana Bansos PKH Tersalurkan
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita(biro humas)

 HINGGA April 2019, 57% anggar-an bantuan sosial (bansos) Prog-ram Keluarga Harapan (PKH) telah tersalurkan secara nonflat atau berbeda-beda besarannya sesuai tanggungan keluarga penerima bansos.

"Dari anggaran PKH sebesar Rp34,4 triliun, Kemensos sudah menyalurkan sekitar Rp19,6 triliun," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Rapat Koordinasi Nasional Prog-ram Keluarga Harapan Tahun 2019 di Jakarta, pekan lalu.

Dengan skema nonflat, keluarga penerima manfaat (KPM) bansos mendapat bantuan yang besarnya didasarkan pada tujuh kreteria, yakni adanya ibu hamil, anak sekolah SD-SMA, penyandang disabilitas berat, dan manu-la dalam keluarga tersebut.

"Besar bantuan maksimal didasarkan atas empat komponen yang ada. Jadi satu orang KPM bisa menerima Rp9,6 juta per tahun," kata Mensos.

Sejauh ini, lanjutnya, bansos PKH menjadi salah satu metode menanggulangi kemiskin-an. Prinsipnya bukan sekadar memberi bantuan, melainkan juga memberdayakan ekonomi KPM. Keberhasilan PKH pun telah menarik perhatian sejumlah negara. Tercatat, tahun lalu lebih dari 15 negara datang untuk mempelajari PKH.

"Antara lain Nigeria, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Myanmar, Fiji, Papua Nugini, Vietnam, Mongolia, Korea, Laos, Pakistan, Uzbekistan, dan Azerbaijan. Mereka datang untuk mempelajari bagaimana implementasi contional cash transfer (CCT/PKH) dapat diimplementasikan dengan baik sehingga bisa me-ngurani angka kemiskinan."

Angka kemiskinan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menurun bahkan mencapai level single digit, yaitu 9,82% per Maret 2018 dan 9,66% per September 2018. "Pemerintahan Jokowi sejak awal memang mencanangkan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai agenda prioritas," tukas Agus.

Sebelumnya, riset independen yang dilakukan Microsave Consulting melalui program kerja sama Bill & Melinda Gates Foundation serta Inke Maris & Associates menunjukkan tingkat kepuasan KPM terhadap pelaksanaan PKH mencapai 93,2%.

Riset itu menyasar 15 provinsi dan 28 kota/kabupaten di Indonesia, dengan total 2.903 responden. (Ind/Ant/H-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Triwinarno
Berita Lainnya