Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
HINGGA April 2019, 57% anggar-an bantuan sosial (bansos) Prog-ram Keluarga Harapan (PKH) telah tersalurkan secara nonflat atau berbeda-beda besarannya sesuai tanggungan keluarga penerima bansos.
"Dari anggaran PKH sebesar Rp34,4 triliun, Kemensos sudah menyalurkan sekitar Rp19,6 triliun," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Rapat Koordinasi Nasional Prog-ram Keluarga Harapan Tahun 2019 di Jakarta, pekan lalu.
Dengan skema nonflat, keluarga penerima manfaat (KPM) bansos mendapat bantuan yang besarnya didasarkan pada tujuh kreteria, yakni adanya ibu hamil, anak sekolah SD-SMA, penyandang disabilitas berat, dan manu-la dalam keluarga tersebut.
"Besar bantuan maksimal didasarkan atas empat komponen yang ada. Jadi satu orang KPM bisa menerima Rp9,6 juta per tahun," kata Mensos.
Sejauh ini, lanjutnya, bansos PKH menjadi salah satu metode menanggulangi kemiskin-an. Prinsipnya bukan sekadar memberi bantuan, melainkan juga memberdayakan ekonomi KPM. Keberhasilan PKH pun telah menarik perhatian sejumlah negara. Tercatat, tahun lalu lebih dari 15 negara datang untuk mempelajari PKH.
"Antara lain Nigeria, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Myanmar, Fiji, Papua Nugini, Vietnam, Mongolia, Korea, Laos, Pakistan, Uzbekistan, dan Azerbaijan. Mereka datang untuk mempelajari bagaimana implementasi contional cash transfer (CCT/PKH) dapat diimplementasikan dengan baik sehingga bisa me-ngurani angka kemiskinan."
Angka kemiskinan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menurun bahkan mencapai level single digit, yaitu 9,82% per Maret 2018 dan 9,66% per September 2018. "Pemerintahan Jokowi sejak awal memang mencanangkan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai agenda prioritas," tukas Agus.
Sebelumnya, riset independen yang dilakukan Microsave Consulting melalui program kerja sama Bill & Melinda Gates Foundation serta Inke Maris & Associates menunjukkan tingkat kepuasan KPM terhadap pelaksanaan PKH mencapai 93,2%.
Riset itu menyasar 15 provinsi dan 28 kota/kabupaten di Indonesia, dengan total 2.903 responden. (Ind/Ant/H-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan terdapat tantangan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai daerah.
PT Pos Indonesia melakukan pembayaran bansos sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) di daerah 3T.
Pos Indonesia mendahulukan pendistribusian bansos di wilayah 3T. Sebelum memulai penyaluran pihak Pos melakukan persiapan dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.
Petugas juru bayar dari KCP Mbeliling, Ruslan Ibrahim, menjelaskan terdapat 300 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di dua kecamatan.
Tahun 2023 ini Bansos Sembako dan PKH memasuki tahap kedua. Salah satu wilayah yang telah menerima penyaluran bansos yaitu Bandung, Jawa Barat.
Ini aplikasi dan link cek penerima bansos dari Kemensos, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved