Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pihaknya menyiapkan realisasi kuota haji tambahan sebanyak 10.000 jemaah.
Rencananya, pembahasan untuk anggaran dan pengadaan fasilitas akan digelar dengan DPR, Selasa 23 April, pekan depan.
"Konsekuensi dari tambahan 10 ribu jamaah ialah perlunya disediakan anggaran. Untuk itu kita akan dapat dengan Komisi VIII DPR pekan depan," kata Lukman usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Kamis (18/4).
Anggaran tambahan yang harus dipersiapkan, kata Menag, tidak hanya untuk keberangkatan jemaah saja, tapi juga terkait dengan penambahan petugas. Pasalnya, bertambahnya jemaah otomatis juga menambah kelompok terbang (kloter) yang membutuhkan petugas.
Baca juga : Presiden Percepat Realisasi Hasil Lawatan dari Arab Saudi
Menag mengatakan kebutuhan anggaran tambahan tersebut sebagian akan didpatkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagian dana lainnya, akan diambil dari efisiensi anggaran yang dilakukan Kementerian Agama.
"Besaran anggaran belum bisa disebutkan karena sedang terus kita hitung. Nilai pasti kebutuhan anggaran baru akan diumumkan setelah dirapatkan bersama DPR," lanjutnya.
Lukman melanjutkan, tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah yang diberikan pemerintah Arab Saudi itu akan didistribusikan secara proporsional ke seluruh provinsi di Indonesia. Meski begitu, ia belum menjabarkan mekanismenya.
"Kita bagi kepada seluruh provinsi yang ada. Prioritas utamanya ialah lansia. Jadi, lansia dan para pendampingnya, dan para jemaah yang lain." tandasnya. (OL-8)
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang.
BPKN mendorong Kementerian Agama dan Badan penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota haji dan sistem antrean ibadah haji nasiona
Ustadz Khalid Basalamah kembali menjadi perhatian publik setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Juni 2025.
NOTA diplomatik dari pemerintah Arab Saudi yang berisi deretan permasalahan dalam penyelenggaraan haji 2025 Indonesia muncul ke publik. Ini jawaban Kemenag.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved