Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menceritakan proses permintaannya untuk mendapatkan tambahan kuota 10 ribu anggota jamaah haji Indonesia.
"Setelah saya bertemu Sri Baginda Raja Salman, langsung disampaikan ke beliau bahwa ini sebenarnya permintaan sudah lama, sudah dijawab beliau secara resmi kita diberi kuota haji oleh beliau alhamdulillah 10 ribu jadi dari 221 ribu menjadi 231 ribu," kata Presiden di Halal Park, kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (16/4).
Baca juga: Pengadaan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia Masuk Tahap Kontrak
Presiden melakukan kunjungan resmi sekaligus umrah pada 13 15 April 2019. Saat menunaikan ibadah umrah, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama kedua putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep juga berkesempatan masuk ke dalam kakbah.
"Sehingga calon-calon jamaah haji bisa maju (antriannya), itu pun saya sudah menyampaikan kepada Raja Salman agar diberikan tambahan lagi. Saya masih minta lagi, tapi belum dijawab langsung, sudah iya tapi belum dijawab langsung," tambah Presiden.
Presiden bertemu dengan Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud di Istana pribadi Raja (Al-Qasr Al-Khas) di Riyaedh pada Minggu (14/4). Penambahan itu kembali ditegaskan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammad bin Salman dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi di Istana Putra Mahkota. Presiden mengaku meminta kuota hingga 250 ribu jamaah haji.
"Permintaan kita kemarin 250 ribu karena saya sampaikan calon calon jemaah haji di Indonesia harus menunggu 35-40 tahun, berarti lahir harus sudah daftar," ungkap Presiden.
Berdasarkan data Kementerian Agama, daftar haji tiap daerah 11-30 tahun. Daftar tunggu haji Kabupaten Lebak, Banten adalah 18 tahun, di wilayah Sulawesi, bahkan hingga 30 tahun agar dapat menjalankan ibadah haji.
Baca juga: Tambahan 10.000 Kuota Haji Patut Diapresiasi
Namun Presiden tidak menegaskan apakah tambahan tambahan 10 ribu kuota jamaah haji tersebut untuk musim haji 2019 atau 2020.
"Sudah saya sampaikan secara langsung saat itu, bisa beliau tiba tiba tambah, sudah disampaikan langsung Sri Baginda Raja Salman yang (tambahan kuota) 10 ribu," tambah Presiden. (RO/OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved