Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pada 2019, Kementerian Sosial akan mengkaji ulang indeks Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) dan mendorong program pemberdayaan keluarga penerima manfaat bantuan sosial seperti Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) dan Elektronik Warong atau E-Warong pada 2019.
“Jumlah KUBE dan E-Warong masih sangat kecil. Oleh karena itu, dua program ini akan kami tingkatkan dengan mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar segera graduasi sehingga ibu-ibu yang masih dalam antrian segera menikmati PKH. Kami juga sedang membahas indeks BPNT di lintas kementerian, keuangan, dan BAPENAS,” ujar Mensos saat pencairan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) di Tanggerang, Banten, melalui siaran pers, Selasa (9/4).
Baca juga: Mensos Nilai Pesantren Punya Andil Tangkal Hoaks
Peningkatan indeks BPNT, imbuhnya, diharapkan dapat meringankan beban makanan keluarga dengan tiga anak. Sebab, selama ini, bantuan dengan indeks besaran Rp110.000 per bulan itu, rata-rata hanya mencukupi untuk keperluan mereka selama tujuh hingga sepuluh hari.
Data dari Kementerian Sosial, dari total 15,3 juta penerima bansos pangan, saat ini yang telah menerima bansos dalam bentuk BPNT mencapai 10 juta.
Sementara itu, penerima rasta masih 5,3 juta keluarga penerima manfaat. Indeks BNPT sebesar Rp 110.000 per bulan bagi keluarga penerima manfaat. Sementara itu, harga rastra untuk 5,3 juta KPM telah ditetapkan Rp10.219 per kilogram (kg) (OL-2)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved