Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah merumuskan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas) yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan Jakstranas, pemerintah menargetkan penanganan sampah sebesar 100% pada 2025. Upaya tersebut terdiri atas pengurangan sebesar 30% dan penanganan sebesar 70%.
"Hal itu merupakan perubahan paradigma besar, dengan 30% penekanan pada kebijakan up-stream (hulu) dengan reduce, reuse, recycle. Dulu paradigma penanganan sampah selalu dibuang ke TPA," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam pencanangan Gerakan Indonesia Bersih di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, kemarin.
Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah tersebut, lanjutnya, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah melalui kegiatan bank sampah sudah meningkat pesat. Namun, pengurangan sampahnya perlu dioptimalkan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 265 juta jiwa, imbuhnya, timbunan sampah nasional diperkirakan 65,79 juta ton. Sebaliknya pengurangan sampah dari aktivitas bank sampah masih berkisar 2,7%.
"Hal yang menggembirakan dalam empat tahun terakhir, jumlah bank sampah meningkat dari 1.172 unit menjadi 7.488 unit. Masyarakat berperan besar dalam upaya pengurangan sampah," kata Rosa.
Sementara itu, dalam memperingati Hari Peduli Sampah, di sejumlah daerah, masyarakat bersama instansi pemerintah melakukan aksi bersih-bersih, seperti di Cianjur, Tasikmalaya, dan Cirebon, Jawa Barat, di Palu, Sulteng, dan di Kupang, NTT. (Dhk/Mit/BB/AD/UL/PO/X-7)
Sangat tidak adil jika warga kelas bawah yang paling terdampak buruknya layanan publik justru menjadi sasaran pendekatan represif.
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Arsyid juga mengimbau pihak RW dan RT pro aktif turut atasi masalah sampah.
Menteri KLH/BPLH Hanif Faisol Nurofiq menginstruksikan penghentian segera operasional insinerator di Kota Bandung yang melampaui baku mutu emisi udara.
Penggunaan insinerator mini tidak dibenarkan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat upaya pengelolaan sampah dengan tetap memperhatikan norma-norma lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved