Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melakukan Rapat Kerja Nasional, Pusat dan Daerah, sekaligus meluncurkan Gerakan Indonesia Bersih. Rapat Kerja Nasional yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan dihadiri oleh Gubernur, Walikota, Bupati serta para Kepala Dinas Lingkungan Hidup di seluruh Indonesia.
Menko Luhut menyatakan penanganan sampah perlu menjadi perhatian seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga berbagai elemen masyarakat.
Baca juga: Mahfud MD Sebut Memilih adalah Bentuk Patriotisme
Ia berharap agar gerakan ini menjadi masif dan semua pihak terkait agar bekerja keras menjadikan Indonesia bersih dari sampah. Hal tersebut dikarenakan dampak buruk sampah pada banyak hal seperti dampak lingkungan, kesehatan, dan pariwisata.
"Ayo ini gerakan kita semua untuk bersihkan Indonesia. Apalagi persoalan sampah tidak hanya menjadi perhatian kita tapi juga dunia internasional," kata Luhut dalam Raker yang digelar di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (21/2).
Turut hadir dalam kesempatan itu Menko PMK Puan Maharani, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendagri Thahjo Kumolo, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menperin Airlangga Hartarto, dan Wamen ESDM Arcandra Tahar.
Pada kesempatan ini, para menteri menyampaikan materi tentang Revolusi Mental Kebersihan sebagai salah satu gerakan serta manfaat hidup bersih, sehat dan bernilai budaya. Selanjutnya, para menteri juga menyampaikan kebijakan sektoral terkait pengelolaan sampah.
Baca juga: Rombongan Presiden Jokowi Tiba di Singapura
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan rapat kerja ini bertujuan untuk mengajak seluruh pihak mewujudkan kesamaan langkah dan kepedulian pengelolaan sampah dengan memanfaatkan momentum Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019.
Rapat Kerja diharapkan dapat menjadi katalis dan medium sinergi nasional untuk meningkatkan dampak dan kualitas pengelolaan sampah di Indonesia. (OL-6)
Pemkot Bandung merekrut sebanyak 1.596 petugas Gaslah yang akan ditempatkan dengan skema satu orang satu RW.
Sangat tidak adil jika warga kelas bawah yang paling terdampak buruknya layanan publik justru menjadi sasaran pendekatan represif.
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Arsyid juga mengimbau pihak RW dan RT pro aktif turut atasi masalah sampah.
Menteri KLH/BPLH Hanif Faisol Nurofiq menginstruksikan penghentian segera operasional insinerator di Kota Bandung yang melampaui baku mutu emisi udara.
Penggunaan insinerator mini tidak dibenarkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved