Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
JUNIMART Girsang, pria kelahiran Medan, Sumatra Utara, pada 3 Juni 1963, saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR dan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Berkiprah sebagai legislator sejak 2014 menjadi salah satu jalan pengabdiannya pada bangsa dan negara.
Sebagai politikus dari PDI Perjuangan, pria itu aktif dalam berbagai organisasi sesuai dengan keilmuannya di bidang hukum serta tenaga pengajar dan dosen di berbagai perguruan tinggi. Pada pemilu 2019, pengacara yang telah malang melintang hingga skala internasional ini kembali terpilih menjadi legislator di Dapil Sumut III.
Sebagai penyandang dua gelar doktor dari dua perguruan tinggi berbeda, putra Dairi ini diamanatkan tanggung jawab sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR juga sebagai Anggota Mahkamah Kehormatan DPR. Pada periode sebelumnya, ia mengemban tugas Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR.
Junimart Girsang kembali meraih penghargaan Top Legislator Award For Personal Branding 2023 yang diserahkan secara virtual melalui e-A warding Ceremony Top Legislator Award For Personal Branding 2023 pada Rabu (8/2). Ini karena berdasarkan hasil penilaian, terdapat lebih dari 3,4 ribu ulasan halaman internet dan 900-an lebih pemberitaan tentang Junimart Girsang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Namanya pun banyak dicari oleh pengguna internet dengan lebih dari 2.000-an pencarian internet tiap bulan.
CEO SuaraPemerintah.id Arief Munajad berharap penghargaan ini mampu menjadi kontribusi bagi Junimart untuk tetap terus mengabdi bagi bangsa dan negara guna bersama-sama mewujudkan Indonesia maju. "Selamat kepada Bapak Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP. atas penghargaan top Legislator Award for Personal Branding 2023 kategori Top 100 dan Daerah Pemilihan Sumatra Utara III," ujar Arief.
Terkait metode penilaian terhadap para pemenang, CEO Tras N Co Indonesia Tri Raharjo mengatakan Top Legislator Award For Personal Branding 2023 sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada anggota legislatif di Indonesia yang berhasil menjalankan personal brandingnya melalui digital. "Saya berharap penghargaan Top Legislator Award For Personal Branding 2023 dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap para anggota yang berhasil meraih penghargaan tersebut," tutup Tri. (RO/OL-14)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved