Demi Keamanan Warga Poso

SELASA, 17 November lalu, dua anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur tewas di tangan Satuan Tugas Tinombala. Tim gabungan TNI dan Polri itu menggerebek keduanya di Desa Bolano Barat, Kecamahan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong.

Dua buron yang tewas itu ialah Wahid dan Aziz Arifin. Kekuatan MIT pun diduga sudah berkurang dari 13 menjadi 11 orang. Mereka dipimpin Ali Kalora, anak didik pemimpin teror sebelumnya, Santoso.

Penanggung Jawab Operasi Tinombala yang juga Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Abdul Rakhman Baso mengatakan, meski jumlahnya anggotanya berkurang, MIT tetap berbahaya. “Kelompok ini tidak boleh dibiarkan.”

Karena itu, Operasi Tinombala diperpanjang sampai akhir Desember dan akan terus berlangsung. Apalagi pada akhir November lalu, Ali Kalora dan sekondannya membantai 4 warga dan membakar enam rumah di Desa Lembatangoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.

“Operasi harus dilakukan semakin masif karena jumlah mereka tinggal 11 orang. Kami juga tetap meminta 11 orang yang tersisa itu untuk menyerahkan diri,” kata Rakhman.

Operasi akan terus berjalan sampai Ali Kalora dan teman-temannya ditangkap. Terlebih, operasi tersebut merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo melalui Kapolri Jenderal Idham Aziz.

“Kalau ditanya kanapa belum bisa mengakhiri MIT, jawabannya singkat saja karena mereka memang belum tertangkap. Kalau sudah tertangkap semua kan, baru bisa dikatakan selesai. Makanya untuk menyelesaikan itu operasi harus terus berjalan,” tegasnya.

Pendekatan persuasif

Tujuan utama Operasi Tinombala, menurut Rakhman, ialah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga Poso, Sigi, dan Parigi Moutong. Selama ini teror kelompok MIT membuat warga resah dan ketakutan

Ia menegaskan operasi keamanan ini bertujuan utama memberantas MIT hingga akarnya. Jika sampai kini belum berhasil, karena kondisi di lapangan tidak mudah.

“Karena itu, semua semua pihak harus bersabar. Semua memang berharap perburuan terhadap MIT ini cepat selesai,” tambahnya.

Dari penelusuran aparat, MIT diduga memiliki pendukung yang kuat dari komunitas tertentu. Kelompok pendukung itu tidak semuanya berada di Poso.

“Kelompok dari luar banyak yang memberikan dukungan kepada MIT, terutama kelompok-kelompok teror lainnya. Kalau kelompok atau komunitas lokal di Poso mungkin ada, tapi tidak sebesar dukungan dari luar,” ujar Kapolda.

Ia menambahkan operasi yang masih berlangsung di Poso tidak hanya mengedepankan perburuan, tapi juga pendekatan persuasif. Pihaknya melakukan pendekatan terhadap kelompok tertentu yang dinilai terkait dengan MIT. “Di antaranya, keluarga dan kerabat anggota MIT.”

Polda Sulawesi Tengah, lanjutnya, juga sudah menerima laporan tentang adanya aktivitas pengajian, majelis taklim, dan pesanten ilegal yang diduga menyebarkan paham radikal di Poso. “Kami masih dalam tahap penyelidikan.”

Diterima warga

Situasi keamanan di Poso yang belum juga kondusif, membuat Wakil Gubernur Rusli Baco Dg Palabbi terus mendukung kerja aparat keamanan.

“Kami menyadari upaya penegakan hukum dengan operasi di Poso pasti menimbulkan gejolak. Namun, tujuan dan efek operasi itu sudah jelas, untuk memastikan masyarakat dalam kondisi aman,” tuturnya.

Ia menambahkan pemerintah daerah dan warga sepakat Poso harus aman dan lepas dari ancaman kelompok teroris MIT. Karena itu, mereka mendukung kerja-kerja Polri dan TNI.

Selama ini, kata Rusli, pemerintah sudah melakukan berbagai cara agar Poso terbebas dari kelompok teror. Selain penegakan hukum melalui operasi juga dengan sejumlah langkah-langkah konkret pendekatan persuasif.

“Hanya saja, kendalanya karena MIT dan anggotanya berada di hutan dan pegunungan. Untuk membangun komunikasi dengan mereka sangat sulit. Satgas pun hanya bisa melakukan pendekatan dan mengajak mereka untuk turun menyerahkan diri,” paparnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah menyiapkan segala kebutuhan jika kelompok MIT mau menyerahkan diri dan kembali menjadi warga sipil. Mereka tidak perlu khawatir dengan pemenuhan hak.

“Semua hak sebagai warga negara akan diberikan. Namun, anggota dan simpatisan itu lebih dulu harus menjalani proses hukum sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan,” ujarnya.

Anggota atau simpatisan MIT tidak perlu khawatir tidak akan diterima masyarakat setelah keluar penjara. Pemerintah daerah akan menjembatani. Mereka juga tidak perlu khawatir soal lapangan pekerjaan.

“Pemerintah akan menjamin lapangan pekerjaan itu ada. Keluarga dan simpatisan mereka dijamin akan diterima masyarakat. Pemda meminta agar kelompok MIT segera menyerahkan diri,” tegas Rusli. (N-3)