Pemaparan Ekonomi Indonesia oleh Prabowo di Muka Dunia Dinilai Memukau

PEMAPARAN strategi ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) Davos, Swiss, nampaknya merupakan tesis yang diajukannya untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Ini tentunya mesti diuji, baik di tingkat konsep maupun fakta sehingga kita bisa berharap semua itu menjadi nyata bagi upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

Ketua Dewan Pakar Asprindo dan Gurubesar IPB Bogor Didin S Damanhuri mengapresiasi paparan Presiden Prabowo Subianto di di depan Forum Ekonomi Dunia yang dihadiri oleh puluhan kepala negara dan pemerintahan di dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump dan ribuan CEO perusahaan internasional. 

"Ini tentunya membanggakan kita semua sebagai rakyat negara dan bangsa Indonesia,” kata Didin dalam keterangannya, Minggu (8/2).

Baca juga : Pamer di WEF, Prabowo: Indonesia tak Pernah Gagal Bayar

Ia menyatakan, inti pidato Presiden adalah cermin bagaimana platform pembangunan ekonomi Indonesia. Bahwa tidak cukup hanya dengan stabilitas nasional dan persamaan antar warga negara tetapi juga harus diikuti oleh kemajuan bangsa dalam perspektif pembangunan ekonomi. Platform ekonomi yang dikenal dengan sebutan Prabowonomics itu berfokus pada ekonomi rakyat yang terdiri dari tiga program utama (Trilogi) yang saling mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi  dengan tujuan ideal dan luhur yaitu tercapainya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Trilogi tersebut adalah pertama, Danantara (Dana Anagata Nusantara) sebagai badan pengelola investasi nasional yang dirancang sebagai pengelola dana investasi integrasi yang seperti Temasek di Singapura, yang berfungsi sebagai Sovereign Wealth Fund untuk memaksimalkan investasi masa depan dan mengelola aset negara secara efisien.

Kedua, Hilirisasi Industri Strategis, yang dalam pikiran Prabowo, kebijakan itu menekankan pentingnya pengolahan bahan mentah dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia, termasuk sektor nikel, tembaga, dan komoditas pertanian, perkebunan untuk menambah kesejahteraan rakyat. 

Baca juga : Prabowo Resmikan Peran Indonesia di Dewan Keamanan Gaza, Apa Itu Dewan Perdamaian Trump?

Ketiga, Makan Gizi Gratis (MBG) dan Ekonomi Rakyat, yang bukan sekadar bantuan sosial, tetapi juga penggerak ekonomi (stimulus) yang bertujuan meningkatkan konsumsi rumah tangga, memberdayakan UMKM dan menciptakan lapangan kerja langsung, terutama melalui peningkatan gizi anak-anak.

"Apa yang disampaikan Prabowo di Davos bercampur antara fakta dan yang dicita-citakan. Artinya, Trilogi itu masih bermasalah di tingkat aplikasi dan faktanya," ujarnya. 

Bertumpu kepada peran Danantara yang mengelola dana sebesar Rp16.000 triliun, ia mempertanyakan, apakah Danantara bisa menjadi seperti Temasek. Ini tentunya masih jauh, mengingat Danantara baru berjalan setahun dibandingkan Temasek yang sudah puluhan tahun.

Terkait trilogi itu, Prabowo bermaksud untuk mendorong stabilitas nasional lewat TNI dan Polri, yaitu menegakkan keamanan di dalam negeri dan pertahanan yang bisa diandalkan untuk menghadapi bebagai gangguan. 

Lalu pertumbuhan ekonomi tinggi dan pada saat yang sama mencapai pemerataan. Dengan ini, Prabowo mengharapkan Indonesia bisa ikut aktif dalam mengupayakan perdamaian internasional sehingga menjadi negara yang maju, demokratis dan berkeadilan. 

"Tetapi, segera terlihat masalah atas klaim itu. Dalam satu tahun pemerintahan ini, platform ideal itu tidak didukung oleh kejelasan di program-program ungulan dan keterbatasan fiskal. Sehingga program yang ditawarkan seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam delivery mechanism (mekanisme implementasinya) menimbulkan masalah," ujarnya lagi. 

Program itu, lanjutnya, memakan anggaran yang sangat besar sehingga memotong anggaran pendidikan, anggaran  daerah, dana desa bahkan dana yang ada di bank Himabra. Program itu juga memaksa dilakukan efisiensi besar-besaran di seluruh sektor pemerintahan dan lembaga.

Di samping itu, yang terjadi adalah justru program-proram tersebut tidak melibatkan usaha rakyat banyak seperti UMKM dan koperasi yang akan menciptakan pemerataan. Tetapi lewat yayasan-yayasan yang dibuat untuk itu, Polri, TNI dan partai-partai, partai Prabowo mendapat porsi yang paling besar. 

“MBG pun sebagian besar baru menyentuh daerah perkotaan. Sedangkan wilayah pedesaan, yang merupakan sebagian besar wilayah nasional, justru masih jauh dari jangkauan. Sehingga ini kurang memberikan efek pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan signifikan. Akibat lanjutannya, tidak menyentuh pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi seperti yang dikatakan Presiden," kata Didin. 

Begitu juga KDMP yang memakai dana desa dan dana di bank-bank Himbara dilakukan tanpa persiapan yang cukup agar bisa berbisnis dan berjiwa koperasi. Begitu juga upaya dan usaha swasembada pangan tidak dilaksanakan oleh koperasi tetapi oleh aparat yang tidak melibatkan para petani yang seharusnya berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Hal yang sama dengan penegakkan hukum. Sampai sekarang Polri dengan tim reformasinya berjalan di tempat dan malah timbul kesan bahwa sekarang Polri sering menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat. Hal serupa di bidang pemberantaan korupsi. Sangat terkesan berteleh-teleh dan hukuman yang sangat ringan atas pelaku korupsi yang melibatkan dana yang sangat besar dan pelaku korupsi yang sangat banyak. Ditambah lagi, banyak aparat hukum yang rentan terhadap sogokan dan suap. 

"Platform ideal seperti yang dibanggakan oleh Prabowo di Forum Ekonomi Dunia itu dihadapkan kepada kenyataaan yang tidak sesuai. Belum lagi keterlibatan aparat TNI dalam bidang food-estate, di Papua itu tidak melibatkan petani setempat, tetapi TNI dan korporasi besar  Yang paling menyedihkan, program-program yang menyedot dana begitu besar terpaksa menggunakan utang luar negeri yang sangat tinggi, seperti tahun ini mencairkan utang sebesar Rp82 triliun," ungkapnya.

Pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan di atas 6% ternyata cuma mendekati 5%, sementara utang luar negeri mendekati Rp10.000 triliun. 

"Itu utang pemeritah saja, belum lagi jika dihitung utang swasta yang mencapai  Rp3.250 triliun  dan juga uang BUMN yang mencapai Rp9.000 triliun.  Semuanya lebih dari Rp22 quadriliun. Itu jelas membebani APBN," ungkapnya lagi. 

Apalagi situasi geopolitik dan ekonomi internasional berupa konflik yang eskalasinya meningkat dan perang dagang yang tidak berkesudahan akhirnya membuat rupiah terjun bebas mencapai Rp17.000 per dolar AS. 

“Saya punya data yang valid bahwa kredit  untuk UMKM mengalami penurunan tetapi kredit untuk korporasi besar itu naik dengan signifikan. Ini kalau dibiarkan bisa memacu BLBI jilid dua,” tegasnya. 

Ia menilai, problem yang dihadapi oleh Prabowonomics dengan Triloginya mengalami masalah besar dalam kerangka implementasinya. "Ini tantangan besar bagi Prabowo untuk menunjukkan apa yang dia katakan itu bisa diwujudkan. Usul saya, harus dilakukan perbaikan secara nyata dalam Prabowonomics itu. Harus ada tim yang menyiapkan kerangka akademis  sehingga bisa diimplementasikan. Kalau tidak, dia akan menghadapi masalah yang serius," pungkas Didin. (E-4)