Pengamat: Tiga Ambang Bahaya Pasar Keuangan Awal Februari

GLOBAL Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menuturkan, terdapat tiga ambang bahaya menjadi sorotan utama pelaku pasar keuangan pada awal Februari.

Tekanan tersebut dipicu oleh guncangan lanjutan pasca-pengunduran diri sejumlah pejabat kunci sektor keuangan nasional, yang berpotensi dipersepsikan investor sebagai sinyal adanya masalah struktural.

Ambang batas pertama yang perlu dipantau adalah pasar ekuitas, khususnya apabila terjadi penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) lebih dari 7% dalam satu hari. 

Baca juga : Perdagangan BEI Menguat di Awal 2026, IHSG Tembus 9.000

Kedua, lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun ke kisaran 6,45%, mendekati asumsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 sebesar 6,9%.

"Ketiga, tekanan di pasar valuta asing apabila nilai tukar rupiah menembus level Rp16.990 per dolar Amerika Serikat (AS)," ujar Myrdal kepada Media Indonesia, Minggu (1/2).

Ia mencatat, nilai tukar rupiah ditutup di level 16.706, 16.750, dan 16.785 pada periode 28–30 Januari.

Baca juga : IHSG Ditutup Menguat ke Level 8.118, Kapitalisasi Pasar Naik 1,29%

Namun demikian, kepemilikan asing atas surat berharga negara (SBN) mengalami penurunan. Bank Indonesia mencatat jumlah aliran modal asing yang keluar atau jual neto mencapai Rp 12,55 triliun menurut transaksi pada 26-29 Januari 2026.

Pada saat yang sama, indeks persepsi risiko investasi negara yang tercermin dari credit default swap (CDS) tenor lima tahun meningkat dari 73,05 menjadi 76,19.

“Kekhawatiran kami adalah potensi limpahan tekanan ke pasar surat berharga negara, yang pada akhirnya dapat memicu pelemahan nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Menurut Myrdal, perkembangan semacam itu akan mengirimkan sinyal yang sangat negatif bagi stabilitas keuangan Indonesia pada awal Februari 2026.

Sementara, terkait pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, yang kemudian diikuti oleh pengunduran diri kolektif sejumlah pimpinan kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua Mahendra Siregar, Wakil Ketua Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Aditya Jayaantara, diperkirakan hanya menjadi guncangan sekunder. 

Peristiwa tersebut, ungkapnya, berpotensi dipersepsikan oleh investor global dan domestik sebagai konfirmasi adanya masalah sistemik yang mengakar, sehingga meningkatkan risiko penularan di sektor keuangan.

Pasar ekuitas Indonesia sendiri tengah mengalami peningkatan volatilitas dan pengawasan struktural dalam beberapa hari terakhir, yang dipicu oleh pengumuman signifikan dari penyedia indeks global MSCI (Morgan Stanley Capital International). Pada Rabu, 28 Januari 2026, MSCI menyatakan pembekuan terhadap setiap peningkatan bobot Indonesia dalam indeks globalnya. Keputusan tersebut langsung memicu koreksi pasar yang tajam.

IHSG tercatat turun dari level 8.980,23 pada 27 Januari menjadi 8.320,56 pada 28 Januari, lalu kembali melemah ke posisi 8.232,20 pada 29 Januari 2026, sebelum akhirnya stabil di level 8.329,61 pada 30 Januari. Aksi jual tersebut dipimpin oleh investor asing yang mencatatkan penjualan bersih sebesar US$735,22 juta dalam kurun waktu tiga hari.

"Dampak yang lebih besar datang dari ultimatum yang menyertai pengumuman tersebut," imbuh Myrdal

MSCI secara eksplisit mengancam akan menurunkan klasifikasi pasar Indonesia dari emerging market menjadi frontier market, bahkan menghapus bobot Indonesia sepenuhnya, apabila BEI gagal mengatasi sejumlah kekhawatiran utama sebelum tenggat waktu Mei 2026.

Isu krusial yang disoroti MSCI berkaitan dengan defisiensi yang persisten dalam transparansi kepemilikan perusahaan tercatat dan kerangka investasi secara lebih luas. Secara khusus, MSCI menekankan pentingnya distribusi saham beredar (floating shares) yang lebih luas dan transparan, agar pembentukan harga saham lebih mencerminkan dinamika fundamental penawaran dan permintaan, bukan dipengaruhi oleh struktur kepemilikan yang terkonsentrasi atau tidak transparan.

Kekhawatiran tersebut juga mencakup pengungkapan kepemilikan manfaat (beneficial ownership) di bawah ambang batas pelaporan 7,5%, kategorisasi investor, serta rantai kepemilikan yang lebih terperinci. 

"Berdasarkan pengamatan Maybank, masih terdapat sejumlah emiten Indonesia yang belum sepenuhnya memenuhi standar global yang terus berkembang dalam aspek-aspek tersebut," tutur Myrdal.

Kesenjangan tata kelola inilah yang dinilai menjadi katalis utama bagi sikap tegas MSCI. Reaksi pasar terhadap pengumuman tersebut pun sangat keras, dengan IHSG mencatatkan penurunan selama dua hari berturut-turut, termasuk penurunan satu hari sebesar 8% pada Rabu yang memicu penghentian perdagangan otomatis. Situasi tersebut kemudian diperburuk oleh gelombang pengunduran diri pejabat berprofil tinggi di sektor keuangan.

Oleh karena itu, Maybank menyarankan adanya langkah kebijakan yang segera, tegas, dan terkoordinasi. Pemerintah, Bank Indonesia (BI), OJK melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta Indonesia Investment Authority (Danantara) diminta bertindak cepat untuk memulihkan kepercayaan pasar dan mencegah risiko sistemik.

Langkah-langkah yang dinilai perlu dilakukan antara lain komunikasi yang jelas melalui penerbitan pernyataan tegas dan kredibel guna menambatkan ekspektasi pasar serta menghentikan aksi jual panik. Selain itu, dukungan pasar strategis juga diperlukan dengan menggerakkan Danantara sebagai penyedia likuiditas domestik terakhir (last resort), melalui investasi strategis pada saham berkapitalisasi besar yang memiliki valuasi menarik dan fundamental yang solid.

Di sisi lain, intervensi lintas pasar juga perlu disiapkan, termasuk pengaktifan intervensi pasar sekunder obligasi pemerintah oleh BI, potensi pembelian kembali obligasi oleh Kementerian Keuangan, serta kesiapan untuk meredam volatilitas berlebihan di pasar valuta asing.

“Imperatifnya adalah kecepatan. Seluruh langkah ini harus diterapkan tanpa penundaan untuk menahan krisis di pasar ekuitas dan mencegahnya berkembang menjadi gangguan keuangan dan ekonomi yang lebih luas,” pungkas Myrdal. (H-2)