Pengamat Minta Pemerintah Waspadai Kenaikan Harga Beras di Tengah Klaim Swasembada

KENAIKAN harga beras di pasaran menjadi hal yang mesti diperhatikan oleh pemerintah di tengah klaim bahwa Indonesia telah mencapai swasembada dan memiliki stok beras yang melimpah.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan menegaskan bahwa kenaikan harga beras merupakan sinyal risiko yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah. Saat ini, harga beras di tingkat konsumen dilaporkan telah menyentuh kisaran Rp15.000 per kilogram.

“Pemerintah menyampaikan tidak akan mengimpor beras karena stok dianggap melimpah. Pertanyaannya, apakah stok tersebut benar-benar cukup dan terdistribusi dengan baik,” ucap Deni di acara Outlook 2026 : Ancaman dan Risiko Instabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik di Auditorium CSIS, Jakarta, Rabu (7/1).

Baca juga : Ini Penyebab Harga Beras Tinggi di Tengah Klaim Swasembada Beras

Deni mengingatkan, tekanan harga beras berpotensi meningkat menjelang Lebaran, terutama jika produksi terganggu oleh faktor cuaca dan bencana di sentra-sentra produksi. Ia mencontohkan sejumlah daerah di Sumatra seperti Solok, yang mengalami gangguan akibat sawah terendam lumpur, sehingga berisiko menekan pasokan ke pasar.

Jika pemerintah tidak mengantisipasi hal tersebut sejak dini, kondisi itu diyakini dapat mendorong kenaikan harga beras kendepannya dan berdampak tidak hanya pada komoditas pangan utama, tetapi juga dapat menjalar ke harga kebutuhan pokok lain.

“Ketika harga beras naik dan diikuti kenaikan harga minyak goreng serta kebutuhan pokok lainnya, itu menjadi tekanan serius bagi stabilitas ekonomi dan sosial,” katanya.

Maka dari itu, dirinya menekankan pentingnya langkah antisipatif dari pemerintah, tidak hanya mengandalkan klaim swasembada, tetapi juga memastikan ketersediaan stok riil, kelancaran distribusi, serta kesiapan intervensi pasar untuk menjaga harga beras agar tetap terjangkau bagi masyarakat. (E-4)