Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah tokoh dan pelaku di bidang pertanian dan pangan. Itu diberikan dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025 yang digelar di Karawang, Rabu (7/1). Penganugerahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan keberhasilan swasembada pangan nasional tahun 2025.
Acara penganugerahan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 dan 2/TK/Tahun 2026, oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudhayana.
Selanjutnya, Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa dan pengabdian mereka dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Selain itu, Presiden Prabowo juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada Heri Sunarto, petani pada Kelompok Tani Ngudi Luhur, Kabupaten Sukoharjo, yang mewakili 4 penerima lainnya.
Adapun Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya diberikan kepada lima penerima, dengan dua penerima yang hadir mewakili yaitu Bobby Irfan Effendi, Penyuluh Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, serta Winarto, petani pada Kelompok Tani Sri Sedhono, Kabupaten Ngawi.
Dalam rangkaian acara yang sama, Presiden Prabowo turut menganugerahkan Satyalancana Wira Karya kepada 102 penerima yang dinilai berjasa besar dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan pangan. Para perwakilan penerima penghargaan yang hadir dalam acara tersebut, diantaranya:
1. Letnan Jenderal TNI Mohammad Naudi Nurdika (Dankodiklat TNI);
2. Setyo Wahono, Bupati Bojonegoro;
3. Aep Syaepuloh, Bupati Karawang;
4. AKBP Toni Kasmiri, Kapolres Lampung Selatan;
5. AKBP Yugi Bayu Hendarto, Kapolres Garut;
6. Letkol Kav. Andhi Ardana Valeriandra Putra, Wakil Asisten Teritorial Kodam XVIII/Kasuari;
7. Letkol Czi. Dili Eko Setyawan, Dandim Merauke
8. Don Muzakir, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia;
9. Mugi Raharjo, Penyuluh Pertanian Kabupaten Bojonegoro;
10. Aseng, Petani Poktan Ciraden, Kabupaten Cianjur;
11. Nurul Hadi, Petani Poktan Sri Ki Lamaran, Kabupaten Indramayu.
Melalui momentum itu, Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa dan menjadi fondasi penting bagi ketahanan nasional, kedaulatan negara, serta kesejahteraan rakyat Indonesia. (Mir/P-3)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan target swasembada pangan. Cadangan beras nasional di Perum Bulog mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Kementan mempercepat pengembangan investasi peternakan sapi skala besar di Kalimantan Tengah dengan target populasi mencapai 200 ribu ekor dalam satu kawasan terintegrasi.
Kementerian Pertanian menargetkan produksi jagung 18 juta ton pipilan kering pada 2026 untuk mendukung swasembada.
Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong Gerakan Pramuka menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan pertanian nasional, khususnya dalam mencetak generasi muda petani.
Berdasarkan neraca pangan hingga April 2026, Indonesia telah mencapai swasembada pada sembilan komoditas strategis dengan posisi surplus produksi yang kuat.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan pokok strategis secara nasional masih aman dan memadai.
Kementerian Pertanian menargetkan produksi jagung 18 juta ton pipilan kering pada 2026 untuk mendukung swasembada.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
PENGEMBANGAN hilirisasi ayam terintegrasi dinilai sebagai langkah antisipatif negara untuk memastikan keberlangsungan swasembada protein.
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Ia menjelaskan, perubahan tata ruang yang tidak terkendali turut memengaruhi daya tampung air di wilayah Jabodetabek.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk berhati-hati dalam menyusun tata kelola pangan 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved