Dunia Usaha Soroti masih Tingginya Bunga Kredit

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) berpandangan akses modal dan permintaan kredit masih menemui tantangan. Berdasarkan survei Apindo, 43,05% pelaku usaha menilai tingkat suku bunga kredit perbankan terlalu tinggi.

Penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah sebesar Rp276 triliun di perbankan juga dinilai belum cukup kuat untuk mendorong penurunan signifkan suku bunga kredit.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menjelaskan, ada tiga tantangan dalam meningkatkan akses modal dan permintaan terhadap kredit. Pertama adalah faktor high cost of capital. Suku bunga di Indonesia disebut relatif kurang kompetitif dibandingkan dengan negara ASEAN, maupun Asia lainnya. 

Baca juga : Pelaku Usaha Soroti Lambatnya Transmisi Kebijakan Moneter BI ke Perbankan

"Indonesia hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Sri Lanka. Tapi secara kompetitif, masih kalah dibandingkan Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja," ungkap Ajib dalam keterangan yang diterima, Rabu (24/12).

Menurutnya, pemerintah harus fokus mendorong daya saing dengan insentif moneter yang tepat sasaran dan tepat momentum.

Tantangan kedua adalah pelemahan daya beli masyarakat. Ajib menyebut sinyal daya beli sudah mulai membaik, tetapi belum sepenuhnya pulih.

Baca juga : Apindo Apresiasi Kebijakan BI Tahan Suku Bunga Acuan di Tengah Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Menurutnya, indikator penurunan daya beli ini sesuai dengan data tabungan rumah tangga yang secara umum mengalami penurunan, kecuali untuk kelas atas. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga sudah membaik tetapi belum setinggi awal 2025 yang mencapai level 127.

"November 2025 sudah menyentuh level 124, rebound sejak September dan Oktober. Indikator IKK yang terus membaik menjadi sinyal positif tentang daya beli masyarakat," katanya.

Tantangan ketiga adalah kualitas layanan keuangan. Ajib mengatakan daya saing dari efisiensi layanan keuangan di Indonesia masih menempati urutan terendah setelah Singapura, Vietnam, dan Filipina di regional ASEAN.

Menurut survei business ready oleh World Bank, perbankan di Indonesia mempunyai nilai 60 dari skala 100. Dalam hal ini, kata Ajib, digitalisasi dan deregulasi diyakini bisa mendorong efisiensi operasional layanan keuangan.

Untuk perbaikan ke depan, dunia usaha mendorong agar stimulus yang holistik harus didesain untuk menyelesaikan masalah struktural penurunan daya beli dan high cost of doing business. Stimulus dan insentif, katanya, harus menjawab dua hal, yakni dari sisi demand dan sisi supply.

Dari sisi demand, struktur pengeluaran masyarakat perlu diefisienkan. Hal itu meliputi biaya transportasi, biaya hunian, konsumsi harian, cicilan, pendidikan, kesehatan, dan skill.

Dari sisi supply, tingginya biaya produksi dan berusaha harus ditekan. Hal tersebut meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya pinjaman, energi, logistik, barang modal, dan teknologi.

Ajib menegaskan, pemerintah harus secara komprehensif mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi pendukung. Tujuannya agar bisa menjadi pendorong daya ungkit kredit yang sehat, affordable buat dunia usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif. 

"Harapan dunia usaha ke depan tidak terjadi paradoks, likuiditas dana perbankan bisa berbanding lurus dengan tingkat kucuran kredit dan pertumbuhan ekonomi," pungkasnya. (Ifa/E-1)