Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR, khususnya melalui Komisi XI, menjadi instrumen penting dalam menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan ekonomi nasional, terutama dalam periode meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dengan mandat pengawasan atas kebijakan fiskal, moneter, serta sektor jasa keuangan, Komisi XI berada pada posisi strategis untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan musiman.
“Momentum libur Nataru selalu diikuti dengan peningkatan konsumsi. Karena itu, pengawasan DPR diperlukan agar kebijakan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga benar-benar berjalan efektif di lapangan,” ujar Misbakhun dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/12).
Misbakhun menjelaskan bahwa fungsi pengawasan Komisi XI tidak berhenti pada tahap perumusan kebijakan dan penganggaran, tetapi juga mencakup evaluasi implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekonomi pada periode Nataru sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan otoritas terkait menjaga keseimbangan antara kelancaran konsumsi dan pengendalian inflasi.
“Stabilitas makroekonomi tidak boleh hanya bergantung pada niat baik kebijakan, tetapi harus dijaga melalui pengawasan yang konsisten dan terukur, terlebih pada periode dengan tekanan inflasi musiman seperti saat ini,” kata Misbakhun.
Lebih lanjut, Misbakhun menekankan bahwa pengawasan DPR diarahkan untuk memastikan indikator makroekonomi berdampak langsung pada penguatan ekonomi riil.
Komisi XI, sambung dia, akan mengawal kebijakan yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, kelancaran konsumsi domestik, serta perlindungan kelas menengah agar aktivitas ekonomi selama Nataru tetap terjaga tanpa memicu lonjakan harga yang berlebihan.
“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup dilihat dari angka. Kualitasnya harus tercermin dari kemampuan masyarakat menjaga daya beli dan menikmati momentum konsumsi secara wajar,” tegasnya.
Di samping itu, Misbakhun menyampaikan bahwa Komisi XI juga menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah meningkatnya transaksi dan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.
“Kepercayaan publik adalah modal utama stabilitas ekonomi, dan itu hanya bisa dijaga melalui pengawasan yang tegas, konsisten, dan berbasis data,” sebut Misbakhun. (Fal)
Images (E-3)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Pemangkasan suku bunga acuan BI dari 5,5% menjadi 5,25% pada Juli 2025 adalah langkah tepat untuk menggerakkan konsumsi domestik dan investasi.
Chairman ALFI Institute Yukki Nugrahawan Hanafi melihat pertumbuhan ekonomi kuartal-I 2025 masih resilien meskipun terdapat indikasi perlambatan pada pertumbuhan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved