Pertumbuhan Kredit di 2026 Masih Moderat, Kelas Menengah Butuh Stimulus

KETUA Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2026 masih bergerak moderat. Tren tersebut melanjutkan perlambatan yang terjadi sejak 2025, setelah sebelumnya pertumbuhan kredit sempat menembus dua digit pada periode 2022–2024. Pada 2025, pertumbuhan kredit diperkirakan akan berada di level single digit.

"Pertumbuhan kredit di 2026 diproyeksikan moderat. Ini baru pulih bertahap menuju single digit tinggi hingga dua digit bawah pada 2026," ujarnya dalam Konferensi Pers Indonesia Economic Outlook Apindo 2026 di Jakarta, Senin (8/12).

Shinta menegaskan, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat kelas menengah masih membutuhkan dukungan kebijakan. Penurunan daya beli paling terlihat pada kelompok menengah, dengan estimasi penurunan mencapai hampir 10 juta orang di 2025.

Baca juga : Apindo: Permintaan Kredit Memang Naik, Namun belum Sepenuhnya Pulih

Oleh karena itu, Apindo mendesak adanya stimulus fiskal yang diarahkan khusus kepada kelas menengah dinilai menjadi prioritas.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai memberikan berbagai insentif fiskal. Tetapi fokusnya perlu diarahkan lebih besar ke kelompok menengah karena dampaknya signifikan terhadap konsumsi nasional," ujarnya.

Untuk memperkuat daya beli, penciptaan lapangan kerja perlu terus dipacu. Shinta menyebut sektor informal masih mendominasi struktur tenaga kerja sehingga perlu dukungan kebijakan agar sektor tersebut mampu meningkatkan kontribusi ekonomi dan kesejahteraan.

Baca juga : Tak Banyak Berubah, Pertumbuhan Ekonomi 2026 Stagnan di Kisaran 5%–5,4%

"Upaya Apindo selama ini adalah mendorong investasi agar tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan. Ke depan, kami berharap kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen yang berada dalam kondisi rentan," tegasnya.

Lebih lanjut, Shinta menilai penambahan injeksi likuiditas sebesar Rp76 triliun ke bank milik negara pada November 2025 untuk memacu kredit diharapkan mendorong pembiayaan. Namun, minat dunia usaha terhadap penarikan kredit dinilai masih lesu.

"Pelaku usaha masih berhati-hati untuk ekspansi dalam kondisi saat ini. Pemanfaatan (likuiditas) kemungkinan lebih banyak untuk program prioritas pemerintah atau kebutuhan internal perbankan," tuturnya. (E-1)