Apindo: Dunia Usaha Butuh Kejelasan Arah Kebijakan di Tengah Sorotan Moody’s

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai perubahan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s dari stabil menjadi negatif harus dijadikan momentum untuk memperkuat komunikasi kebijakan dan konsistensi reformasi struktural guna menjaga kepercayaan investor. 

Menurut Shinta, dunia usaha melihat langkah Moody’s bukan hanya sebagai cerminan melemahnya fundamental ekonomi nasional. Melainkan sinyal bahwa pasar global membutuhkan kejelasan arah kebijakan ke depan. 

“Bagi pelaku usaha, yang paling penting adalah kepastian dan komunikasi yang jelas. Pasar ingin memahami ke mana arah kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural akan dibawa,” ujar Shinta.

Baca juga : Prabowo Kumpulkan Apindo, Minta Ciptakan Lapangan Kerja

Ia menegaskan, Indonesia sejatinya masih memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5,3%, inflasi yang terkendali, serta stabilitas sektor keuangan menjadi modal penting untuk menjaga daya saing di tengah ketidakpastian global.

“Fundamental kita relatif baik. Karena itu, yang perlu diperkuat adalah bagaimana narasi kebijakan ini disampaikan secara konsisten dan terkoordinasi, baik kepada pelaku usaha domestik maupun investor global,” katanya.

Shinta menilai komunikasi kebijakan tidak bisa hanya dibebankan pada satu institusi. Seluruh pemangku kepentingan, yakni pemerintah, otoritas keuangan, dan dunia usaha, perlu berada dalam satu frekuensi untuk menyampaikan pesan yang sama.

Baca juga : Apindo: Pertumbuhan Ekonomi 2025 Biasa Saja, harus Ada Akselerasi

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga sangat krusial. Dunia usaha membutuhkan sinyal yang jelas agar bisa mengambil keputusan investasi jangka menengah dan panjang,” ujarnya.

Apindo juga menyoroti pentingnya kesinambungan agenda reformasi, terutama yang berkaitan dengan iklim usaha, pasar modal, dan peningkatan produktivitas. Menurut Shinta, langkah-langkah perbaikan tata kelola dan transparansi harus terus dilanjutkan agar persepsi risiko Indonesia tidak meningkat di mata investor. 

Di sisi lain, Shinta mengapresiasi fokus pemerintah pada pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan ketahanan pangan. Ia menilai investasi pada modal manusia merupakan fondasi utama bagi transformasi ekonomi nasional.

“Investasi pada pendidikan dan kualitas tenaga kerja adalah kunci agar Indonesia bisa naik kelas dan keluar dari jebakan pendapatan menengah. Dampaknya memang tidak instan, tetapi sangat menentukan dalam 10 hingga 15 tahun ke depan,” katanya.

Respons Danantara

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menilai penurunan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s dari stabil menjadi negatif, meski peringkat Baa2 tetap dipertahankan, lebih mencerminkan persoalan komunikasi kebijakan ketimbang pelemahan fundamental ekonomi. Menurut Pandu, pasar membutuhkan kejelasan arah kebijakan fiskal dan ekonomi yang konsisten serta terkoordinasi dengan baik antarotoritas.

“Inti persoalannya kembali pada komunikasi. Pasar ingin kejelasan arah kebijakan. Ini adalah tugas kita semua menyampaikan apa yang ingin kita lakukan, mengeksekusinya dengan baik, dan memastikan koordinasi berjalan kuat,” tuturr Pandu.

Ia mengingatkan bahwa selain Moody’s, lembaga pemeringkat lain juga dijadwalkan melakukan penilaian dalam waktu dekat. Karena itu, kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengomunikasikan kebijakan secara utuh menjadi krusial. (E-4)