KSPI Ingatkan Aksi Nasional Buruh bisa Lumpuhkan Industri

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, koalisi serikat pekerja dan partai buruh akan menggelar dua aksi besar nasional setelah pemerintah mengumumkan besaran upah minimum tahun 2026 pada 21 November 2025. 

Aksi pertama digelar pada 22 November sebagai bentuk respons langsung terhadap besaran penaikan UMP oleh pemerintah yang dianggap jauh di bawah tuntutan buruh. Iqbal mewanti-wanti aksi tersebut akan melumpuhkan aktivitas kawasan industri.

"Ini karena pekerja akan turun ke jalan secara masif," ucapnya, Rabu (19/11).

Baca juga : Ratusan Ribu Buruh bakal Gelar Aksi Besar Tuntut Kenaikan UMP

Buruh menuntut penaikan UMP 2026 sebesar 6,5% hingga 10,5%. Mereka menilai jika pemerintah hanya menaikkan 3,75%, artinya penaikan upah hanya sekitar Rp100 ribuan, Nilai itu tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. 

Oleh karena itu, 22 November disebut sebagai awal gelombang aksi nasional yang akan terus berlanjut apabila pemerintah menetapkan angka yang dianggap tidak adil.

Di Jakarta, aksi dipusatkan di Istana Negara atau DPR dengan jumlah massa diperkirakan mencapai 15.000 buruh. Aksi ini juga berpotensi berlangsung dua hari, yakni 22–23 November, bergantung pada dinamika di lapangan.

Baca juga : Buruh Resah, Gap Upah Antarwilayah Teramat Jomplang

Selain di Jakarta, aksi buruh juga digelar secara serentak di berbagai kota industri di seluruh Indonesia, mulai dari Bandung, Serang, Semarang, Surabaya, Batam, Banjarmasin, Samarinda, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Pekanbaru, Makassar, Morowali, Manado, Konawe, Ternate, Ambon, Mimika, Merauke, Kupang, hingga Lombok dan Mataram.

Iqbal menyebut bahwa masih banyak kota industri lain yang juga siap bergabung.

Ia menegaskan aksi nasional ini menjadi peringatan keras kepada pemerintah agar tidak gegabah dalam menentukan formula pengupahan dan tidak tunduk pada tekanan oligarki pengusaha. Buruh, katanya, hanya menuntut keadilan penghasilan dan penghormatan terhadap martabat pekerja. 

"Jika kebijakan upah yang diumumkan pemerintah tidak sesuai harapan, aksi besar kedua akan digelar sebagai bentuk lanjutan perjuangan buruh," ancamnya. (Ins/E-1)