Headline

PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.

Menko AHY: Negara Maritim tapi Logistiknya Terjebak di Jalan Raya

Abi Rama
12/11/2025 17:15
Menko AHY: Negara Maritim tapi Logistiknya Terjebak di Jalan Raya
Menko bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, AHY dan Wamen Perdagangan (kanan), Dyah Roro Esti saat hadiri peresmian ALFI Convex 2025.(MI/Abi Rama)

MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti paradoks sistem logistik nasional yang masih didominasi transportasi darat hingga 91%, padahal Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim terbesar di dunia.

“Walaupun kita negara maritim dengan lebih dari 17 ribu pulau, 91% logistik kita masih disandarkan pada moda darat. Padahal kita bukan negara kontinental. Ini menjadi PR besar bagi Indonesia,” ujar AHY dalam sambutannya di ALFI Convex 2025, di ICE BSD, Tangerang, Rabu (12/11).

Menurut AHY, dominasi transportasi darat memperlihatkan ketimpangan konektivitas antarwilayah, di mana Pulau Jawa menjadi pusat utama pergerakan logistik sementara wilayah timur masih tertinggal jauh.

Kondisi ini, katanya, menimbulkan biaya logistik yang tinggi serta memperlebar kesenjangan ekonomi antar daerah. Ia menilai, penguatan moda laut dan kereta api menjadi kunci untuk menurunkan beban jalan raya sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi logistik nasional. 

“Kalau kapasitas laut dan kereta kita tingkatkan, beban jalan raya akan berkurang, biaya logistik turun, dan efisiensi meningkat,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional dari 14,2% terhadap PDB menjadi 12,5% pada 2029, dan turun lagi menjadi 8% pada 2045, agar sebanding dengan negara maju. Namun, AHY mengingatkan bahwa transformasi logistik tidak bisa berjalan tanpa keseimbangan antarmoda dan keberanian untuk menegakkan aturan.

Salah satunya melalui penerapan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension, Over Load) yang dijadwalkan efektif pada 1 Januari 2027. AHY menyebut praktik kelebihan muatan bukan hanya merusak infrastruktur, tapi juga menyumbang tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

“Setiap tahun ada 27 ribu korban meninggal di jalan. Sebagian disebabkan kendaraan ODOL. Ini bukan sekadar penegakan hukum, tapi perubahan mindset dan sistem logistik nasional,” tegasnya.

Meski kebijakan Zero ODOL dinilai akan meningkatkan biaya logistik di awal penerapan, AHY menyebut efek jangka panjangnya justru positif, mulai dari peningkatan investasi armada baru, efisiensi distribusi, hingga menekan angka kecelakaan.

“Kita ingin logistik Indonesia bukan hanya efisien, tapi juga aman, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata AHY. (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik