Headline

PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.

Akademisi Sebut Pertamax Green 95 Langkah Strategis Kurangi Ketergantungan Energi Fosil

Rahmatul Fajri
11/11/2025 20:24
Akademisi Sebut Pertamax Green 95 Langkah Strategis Kurangi Ketergantungan Energi Fosil
Petugas bersiap melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax Green 95 saat peluncuran BBM tersebut di SPBU MT Haryono, Jakarta, Senin (24/7/2023).(Antara)

SEJUMLAH akademisi di Medan, Sumatra Utara, mengapresiasi dan mendukung program pemerintah dalam mengurangi emisi karbon demi mencapai target Net Zero Emission 2060. Salah satunya melalui bahan bakar campuran etanol, yakni Pertamax Green 95.

Ekonom dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin mengatakan, industri etanol bukan hanya menguntungkan perusahaan besar tetapi juga memperluas kesempatan kerja di level masyarakat. 

“Pengembangan etanol itu bukan hanya bicara mengenai industri yang terlibat. Ada loh masyarakat yang kembali bergairah untuk menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan yang bisa dijadikan etanol,” ujar Gunawan dalam diskusi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dari Sudut Pandang Energi di Medan, Sumatra Utara, Selasa (11/11). 

Pertamax Green 95 dengan kandungan 5 persen Bioetanol (E5) telah dikomersilkan oleh Pertamina Patra Niaga selama dua tahun. Produk ini mengutamakan bahan baku dalam negeri dengan memanfaatkan molase (tetes tebu) yang diolah menjadi bioetanol fuel grade dari supplier lokal di Mojokerto, Jawa Timur. 

Gunawan berharap penguatan industri etanol akan menciptakan stabilitas harga komoditas pertanian, terutama tebu, singkong, jagung, dan bongkol jagung yang selama ini tak bernilai ekonomis tinggi. Pelibatan petani, pengepul kecil, dan pelaku UMKM diharapkan memperluas basis ekonomi lokal. 

Ia menambahkan bahwa peningkatan penggunaan etanol berpeluang besar menekan impor energi yang selama ini membebani fiskal. Namun, ia mengatakan pemerintah pelru konsisten menjaga momentum transisi energi. 

“Jika etanol ditambah porsinya maka kebutuhan impor energi kita itu akan berkurang. Ada alokasi anggaran yang bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif lainnya,” ujarnya.

Pakar energi Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio menyambut baik kebijakan pemerintah untuk menaikkan campuran etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) dari 5% menjadi 10% pada 2025. Menurut dia, hal ini merupakan upaya strategis mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. 

“Tambahan 10% etanol di BBM dalam satu tahun ke depan saya kira itu bisa dicapai. Dengan tentu saja keseriusan pemerintah, dukungan pendanaan yang kuat,” ujar Warjio.

Warjio mendorong agar Sumatera Utara bisa menjadi opsi pemerintah untuk dijadikan lumbung bahan dasar etanol seperti di Jawa Timur, asalkan dibantu dengan penelitian dan pembangunan sumber daya yang cukup. Ia menilai penambahan porsi etanol akan membawa dampak positif secara lingkungan maupun sosial. 

“Research center and development kita harus kuatkan. Selama ini kan mungkin lumbungnya hanya di area tertentu. Tapi dengan penguatan research center–development, ini bisa akan terungkap sumber-sumber lain dari daerah lain. Sehingga memungkinkan sumber itu dieksplorasi, dan kepentingan negara serta masyarakat jadi bukan di satu tempat tertentu. Dikuatkan dengan partnership dengan universitas yang ada. Saya kira itu harus diperbanyak,” harapnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari USU, Fredick Broven Ekayanta menilai, jika pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat untuk memproduksi etanol, potensi lonjakan ekonomi di akar rumput dapat sangat signifikan. 

"Ya pasti sangat baik. Karena kondisi geografis kita itu sangat mendukung untuk produksi etanol kan. Apalagi masyarakat kita banyak petani di sektor pertanian dan perkebunan. Kalau misalnya pemerintah kasih subsidi secara masif bagi mereka, bisa kan, karena sumber dayanya ada di kita," ujar Fredick. 

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah menghindari dominasi kelompok bisnis besar dalam pengembangan etanol ini. Pemerintah harus menjalankan kebijakan yang pro rakyat dan menghindari dominasi korporasi besar. "Jangan kemudian pemainnya itu pengusaha besar lagi. Apalagi kalau dikerjakan dengan logika bisnis yang menurut saya bisnis as usual aja," kata Fredick. (E-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik