Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti PT Pertamina yang hingga kini belum merealisasikan pembangunan kilang baru. Padahal, keberadaan kilang sangat penting untuk menekan ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Menurut catatan Kementerian Keuangan, konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi konsumsi BBM subsidi tercatat naik dari 10.284,4 ribu kiloliter (KL) pada 2024 menjadi 10.639,8 ribu KL pada 2025, atau tumbuh sekitar 3,5%.
Purbaya menegaskan bahwa sebagian besar BBM, terutama jenis solar dan diesel, masih didatangkan dari impor yang menyebabkan beban subsidi energi terus membengkak.
Sementara, berdasarkan Data Global Trade Tax (GTT), pada Desember 2024, Indonesia mengimpor 475.000 barel bensin per hari, naik 29% dari bulan sebelumnya
"Sudah puluhan tahun kita bergantung pada impor BBM. Sejak dulu, kita tidak pernah benar-benar membangun kilang baru. Padahal, kebutuhan terus meningkat," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara daring, Selasa (30/9).
Ia menambahkan, saat menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pada 2018, ia pernah mendorong Pertamina untuk membangun kilang. Saat itu, Pertamina berjanji akan membangun tujuh kilang dalam lima tahun. Namun hingga kini, realisasi tersebut belum terwujud.
"Mereka janji akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang enggak ada satu pun," ucap Purbaya.
Untuk itu, Purbaya meminta agar DPR, khususnya Komisi XI, ikut mengawasi Pertamina. Menurutnya, jika proyek-proyek kilang tidak segera dijalankan, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah tegas, termasuk pemotongan anggaran.
"Jangan sampai saya hanya jadi juru bayar subsidi. Saya juga punya kewenangan mengawasi. Saya akan lihat mereka, jalan atau tidak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau tidak, kita potong uangnya juga," ancamnya. (Ins/E-1)
Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim telah lama mengetahui keberadaan safe house di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bentuk terapi kejut.
Penempatan PNM di bawah nauangan Kemenkeu bertujuan agar lembaga itu secara langsung menyalurkan kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Modus yang dilakukan kapal-kapal asing itu biasanya treaty shopping atau praktik penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty oleh subjek pajak.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan penempatan dana pemerintah di bank Himbara cukup menjaga likuiditas dan transmisi kredit yang optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved