Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menilai tepat langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Penunjukan ini dianggap memberi arah baru bagi perekonomian, terlebih setelah kebijakan awal Purbaya yang mengucurkan dana Rp200 triliun ke enam bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna menggerakkan penyaluran kredit.
“Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menunjuk sosok yang sangat tepat sebagai Menkeu dan diharapkan berbagai kebijakan yang dilakukan juga tepat sasaran, sehingga membawa optimisme bagi para pelaku usaha swasta termasuk pengembang,” kata Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, Kamis (18/9).
Menurut dia, dana Rp200 triliun yang bersumber dari simpanan pemerintah di Bank Indonesia dialihkan ke Himbara dengan tujuan memperlancar aliran kredit. Purbaya menilai sistem finansial Indonesia selama ini “agak kering”, yang memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Dengan tambahan likuiditas ini, bank diharapkan lebih agresif menyalurkan pinjaman ke sektor riil untuk mendorong konsumsi dan investasi.
Kebijakan ini menjadi sinyal awal bahwa pemerintah serius memulihkan ekonomi dengan langkah berani, langsung menyasar persoalan utama: likuiditas.
Sebagai mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2020–2025, Purbaya optimistis arah ekonomi nasional segera berbalik positif. Ia memperkirakan momentum itu akan terlihat pada kuartal IV-2025, seiring percepatan pembangunan yang kini tengah disiapkan.
“Begitu arah ekonomi berbalik, maka kondisi ekonomi nasional bakal terlihat berbeda dari saat ini,” ujarnya.

Joko menilai Purbaya sebagai ekonom sekaligus insinyur yang terbuka dan berani menyampaikan pendapat. Menurutnya, karakter ini membuka ruang diskursus sehat antara pemerintah dan dunia usaha, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih komprehensif.
“Orang yang berani berpendapat biasanya lebih mudah merespon atau menerima ide-ide masukan secara baik, termasuk hal yang kontra sekalipun. Karena diskursus itu penting untuk menyempurnakan keputusan. Pak Menkeu Purbaya kami rasakan akan lebih responsif,” ungkap CEO Buana Kassiti Group tersebut.
REI berharap Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya mampu memperkuat koordinasi dengan kementerian koordinator, terutama di bidang perekonomian dan infrastruktur. Sinergi ini dinilai penting agar kebijakan fiskal benar-benar efektif, tidak terhambat oleh dominasi sektoral, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam waktu dekat, REI berencana mengirim surat resmi kepada Menkeu untuk berdiskusi dan menyerahkan data strategis mengenai sektor properti. Menurut Joko, data yang dimiliki REI bersifat komprehensif dan belum pernah dilirik pemerintah, padahal berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi dengan cepat.
“REI memiliki data yang komplit, spesial, dan bisa digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semua instrumennya sudah ada, sehingga akan memberi tambahan strategi sebagai dasar pembuatan kebijakan ekonomi dan finansial yang dampaknya bakal langsung kelihatan,” tegasnya. (Z-10)
Menteri Keuangan Purbaya perpanjang insentif PPN DTP 100% untuk properti hingga Desember 2027, mendukung daya beli kelas menengah dan sektor properti.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa aturan baru terkait penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Himbara telah rampung.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada 2026 akan segera dicairkan dalam waktu dekat.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pemerintah tambah TKD Rp10,6 triliun untuk pemulihan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dana cair bertahap mulai Februari hingga April 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved