Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan ada peluang sekaligus risiko yang akan terjadi apabila pembagian beban bunga (burden sharing) antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diarahkan untuk membiayai program Astacita Presiden Prabowo Subianto, seperti perumahan rakyat dan koperasi desa.
"Di satu sisi, skema ini bisa memperluas ruang fiskal pemerintah tanpa menambah beban bunga utang yang besar. Program perumahan dan koperasi desa memang masuk ke wilayah publik," ucap Yusuf saat dihubungi, Senin (8/9).
Namun secara kritis, sambungnya, ada beberapa catatan terkait dengan burden sharing antara BI dan Kemenkeu. Pertama, efektivitas yang sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola.
"Jika kelembagaan koperasi lemah atau program perumahan tidak tepat sasaran, burden sharing berisiko malah memperbesar beban moneter tanpa menghasilkan manfaat nyata," ujarnya.
Risiko kedua, terdapat risiko elite capture. Manfaatnya hanya bisa terkonsentrasi pada kelompok tertentu, bukan masyarakat rentan yang seharusnya jadi sasaran.
"Ketiga, ketergantungan berlebihan pada skema ini berpotensi mengikis independensi BI dan menimbulkan persepsi negatif pasar, terutama di tengah ketidakpastian global. Dengan kata lain, burden sharing untuk Astacita hanya bisa efektif jika diarahkan pada program dengan governance kuat, transparansi tinggi, serta desain yang matang," tandas Yusuf. (Fal/E-1)
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
BI kini hanya dibolehkan membeli SBN jangka pendek di pasar primer, sedangkan SBN jangka panjang hanya bisa dibeli di pasar sekunder.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan kebutuhan pembiayaan melalui utang mencapai Rp245 triliun–300 triliun, sehingga total utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.400 triliun.
Dalam skema burden sharing, biaya bunga atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akan ditanggung bersama antara BI dengan Kemenkeu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved