Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan ada peluang sekaligus risiko yang akan terjadi apabila pembagian beban bunga (burden sharing) antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diarahkan untuk membiayai program Astacita Presiden Prabowo Subianto, seperti perumahan rakyat dan koperasi desa.
"Di satu sisi, skema ini bisa memperluas ruang fiskal pemerintah tanpa menambah beban bunga utang yang besar. Program perumahan dan koperasi desa memang masuk ke wilayah publik," ucap Yusuf saat dihubungi, Senin (8/9).
Namun secara kritis, sambungnya, ada beberapa catatan terkait dengan burden sharing antara BI dan Kemenkeu. Pertama, efektivitas yang sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola.
"Jika kelembagaan koperasi lemah atau program perumahan tidak tepat sasaran, burden sharing berisiko malah memperbesar beban moneter tanpa menghasilkan manfaat nyata," ujarnya.
Risiko kedua, terdapat risiko elite capture. Manfaatnya hanya bisa terkonsentrasi pada kelompok tertentu, bukan masyarakat rentan yang seharusnya jadi sasaran.
"Ketiga, ketergantungan berlebihan pada skema ini berpotensi mengikis independensi BI dan menimbulkan persepsi negatif pasar, terutama di tengah ketidakpastian global. Dengan kata lain, burden sharing untuk Astacita hanya bisa efektif jika diarahkan pada program dengan governance kuat, transparansi tinggi, serta desain yang matang," tandas Yusuf. (Fal/E-1)
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kebijakan debt switching, yakni penukaran tenor surat utang pemerintah dengan instrumen baru yang memiliki jatuh tempo lebih panjang, akan dijalankan pada tahun ini.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
BI kini hanya dibolehkan membeli SBN jangka pendek di pasar primer, sedangkan SBN jangka panjang hanya bisa dibeli di pasar sekunder.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan kebutuhan pembiayaan melalui utang mencapai Rp245 triliun–300 triliun, sehingga total utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.400 triliun.
Dalam skema burden sharing, biaya bunga atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akan ditanggung bersama antara BI dengan Kemenkeu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved