Burden Sharing BI-Kemenkeu, Buka Ruang Fiskal dengan Risiko Teramat Tinggi

PENELITI Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan ada peluang sekaligus risiko yang akan terjadi apabila pembagian beban bunga (burden sharing) antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diarahkan untuk membiayai program Astacita Presiden Prabowo Subianto, seperti perumahan rakyat dan koperasi desa.

"Di satu sisi, skema ini bisa memperluas ruang fiskal pemerintah tanpa menambah beban bunga utang yang besar. Program perumahan dan koperasi desa memang masuk ke wilayah publik," ucap Yusuf saat dihubungi, Senin (8/9).

Namun secara kritis, sambungnya, ada beberapa catatan terkait dengan burden sharing antara BI dan Kemenkeu. Pertama, efektivitas yang sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola. 

Baca juga : Kemenkeu dan BI Jalin Sinergi Kebijakan untuk Angkat Ekonomi Kerakyatan

"Jika kelembagaan koperasi lemah atau program perumahan tidak tepat sasaran, burden sharing berisiko malah memperbesar beban moneter tanpa menghasilkan manfaat nyata," ujarnya.

Risiko kedua, terdapat risiko elite capture. Manfaatnya hanya bisa terkonsentrasi pada kelompok tertentu, bukan masyarakat rentan yang seharusnya jadi sasaran. 

"Ketiga, ketergantungan berlebihan pada skema ini berpotensi mengikis independensi BI dan menimbulkan persepsi negatif pasar, terutama di tengah ketidakpastian global. Dengan kata lain, burden sharing untuk Astacita hanya bisa efektif jika diarahkan pada program dengan governance kuat, transparansi tinggi, serta desain yang matang," tandas Yusuf. (Fal/E-1)