HIMKI Desak Penyelamatan Kinerja Ekspor Mebel

Menjelang diberlakukannya kebijakan tarif impor baru oleh Amerika Serikat pada 9 Juli 2025, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyerukan urgensi kolaborasi strategis antara pelaku industri dan pemerintah. Tujuannya jelas: memperjuangkan tarif preferensial demi menjaga daya saing ekspor mebel dan kerajinan Indonesia di pasar global, khususnya Amerika Serikat.

Dalam pertemuan intensif yang digelar beberapa waktu lalu, HIMKI bersama KADIN Indonesia membahas berbagai upaya memperkuat daya saing ekspor nasional. HIMKI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah sinergis KADIN dalam memperjuangkan keberlanjutan sektor ini, yang kini menghadapi risiko serius akibat potensi tarif baru dari AS.

Pasar Amerika saat ini menyumbang sekitar 54% ekspor mebel dan kerajinan Indonesia, dengan nilai mencapai US$1,33 miliar. Industri ini melibatkan lebih dari 3 juta pekerja, dan berpotensi menjadi pusat produksi global jika didukung oleh kebijakan perdagangan yang kompetitif.

Baca juga : Ekspor Industri Mebel Jepara Tembus Lebih dari US$300 Juta di 2024

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyatakan pentingnya tarif rendah untuk memaksimalkan peluang investasi dan ekspansi industri.

"Dengan dukungan kebijakan tarif yang tepat, Indonesia bisa menarik investasi global, menciptakan 5 hingga 6 juta lapangan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung, dan meningkatkan ekspor mebel-kerajinan menjadi US$6 miliar dalam lima tahun ke depan," ujarnya dikutip dari siaran pers, Senin (30/6). 

Namun, jika tarif ekspor Indonesia justru lebih tinggi dibanding negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia, maka permintaan dari buyer diprediksi akan menurun tajam. Hal ini bisa mengancam stabilitas industri dan menghilangkan peluang strategis Indonesia sebagai hub manufaktur mebel dunia.

Baca juga : Pelemahan IHSG Diperkirakan Terus Berlanjut, Apa Bisa Rebound?

Momentum deregulasi yang sedang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto juga dinilai sebagai peluang emas. HIMKI menilai, inisiatif ini seharusnya diarahkan untuk memangkas hambatan riil yang dihadapi eksportir, termasuk menyelaraskan regulasi dengan praktik terbaik dari negara pesaing.

Sebagai bentuk kontribusi nyata, HIMKI mengajukan lima strategi kebijakan utama, yaitu pertama, diplomasi tarif ekspor dengan AS melalui pendekatan bilateral berbasis hubungan strategis jangka panjang yang adil dan berkelanjutan. Kedua, diversifikasi pasar ekspor melalui percepatan perjanjian dagang seperti IEU–CEPA, serta pembukaan akses ke pasar BRICS dan Timur Tengah.

Ketiga, HIMKI mendorong reformasi ekosistem ekspor, termasuk pembebasan SVLK untuk produk hilir, penyederhanaan prosedur karantina, dan efisiensi logistik. Keempat, usulan insentif fiskal seperti pembebasan PPN, percepatan restitusi, pembiayaan berbunga rendah, dan insentif pajak bagi eksportir berkontribusi besar. Kelima, perlindungan pasar dalam negeri lewat pengawasan ketat impor untuk mengantisipasi serbuan produk asing saat pasar ekspor terganggu.

Menurut Abdul, tantangan tarif bukan sekadar isu teknis, tetapi menyangkut kelangsungan jutaan pekerja dan posisi Indonesia dalam peta industri global. "HIMKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri mebel dan kerajinan menuju pangsa pasar global. Dengan langkah bersama yang solid, Indonesia bisa menjadi pusat produksi dunia," pungkasnya. (E-3)