Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Program Bantuan Subsidi Upah 2025 telah mulai disalurkan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 17,3 juta pekerja di Indonesia. Setiap pekerja yang terdaftar berhak memperoleh Rp300 ribu per bulan, untuk periode Juni dan Juli. Namun, sejumlah pekerja melaporkan dana bantuan belum masuk ke rekening mereka meski telah memenuhi syarat.
Bagi pekerja yang belum menerima Bantuan Subsidi Upah, lakukan langkah berikut:
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berupaya mempercepat proses administrasi agar BSU dapat segera diterima. “Jangan panik, pastikan data Anda valid dan terus pantau status penerimaan,” ujar Yassierli, Rabu (11/6).
Bagi pekerja yang tidak memenuhi syarat BSU, pemerintah juga menyalurkan bansos penebalan Rp400.000 untuk periode Juni-Juli 2025. program ini menyasar para penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (Ant/E-3)
BSU 2025 merupakan salah satu bentuk keberlanjutan bantuan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja sektor formal berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta
Kemenaker berharap agar BSU dapat tersalurkan seluruhnya sebelum batas akhir pengambilan BSU yaitu 20 Desember 2022.
Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 2025. Cek melalui situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
Agar proses pencairan bantuan sebesar Rp600.000 berlangsung tanpa hambatan, peserta diwajibkan memastikan bahwa data rekening bank mereka valid dan aktif.
Program BSU merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
SEBANYAK 1.043 pekerja di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
PEMERINTAH menjanjikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi para pekerja, termasuk kepada pekerja Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) senilai Rp600 ribu.
Bagi guru honorer yang memiliki NPWP, besaran BSU dikenai potongan PPh sebesar 5%. Adapun penerima BSU yang belum punya NPWP, dikenai potongan PPh sebesar 6%.
Banyak nilai-nilai yang diajarkan guru kepada siswanya akan melekat kuat jika hal itu diiringi perilaku yang sesuai.
Pada Rabu (16/12), bank telah melakukan proses migrasi data nomor rekening dan nama yang tertera di buku tabungan ke Simpatika.
Setiap guru madrasah non-PNS mendapat BSU sebesar Rp600 ribu per bulan. Adapun bantuan di masa pandemi covid-19 diberikan untuk tiga bulan.
Untuk mencairkan bantuan, pendidik dan tendik penerima BSU dapat menyiapkan dokumen yaitu KTP, NPWP (jika ada), SK Penerima BSU yang dapat diunduh dari Info GTK atau PDDikti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved