Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai efektivitas stimulus ekonomi sebesar Rp24,44 triliun amat bergantung pada ketepatan sasaran dan kecepatan penyaluran. Hal ini penting mengingat masih terdapat tantangan besar dalam menjangkau sektor informal serta risiko kebocoran bantuan yang berpotensi mengurangi dampak kebijakan tersebut.
"Ketepatan penyaluran bantuan stimulus dapat diukur melalui evaluasi terhadap dua jenis kesalahan utama," kata Rizal, Senin (2/6).
Pengukuran tersebut yaitu inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika individu yang tidak memenuhi syarat justru menerima bantuan. Sedangkan, exclusion error terjadi saat individu yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak tercatat sebagai penerima. Kedua jenis kesalahan ini mencerminkan kelemahan dalam sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
Rizal mengatakan dalam temuan evaluasi kementerian atau lembaga pemerintah menunjukkan masih adanya permasalahan serius, terutama terkait data ganda dalam daftar penerima bantuan sosial. Misalnya saja, temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penghapusan 52 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) diumumkan pada 18 Agustus 2021.
"Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidaktepatan dalam penyaluran, yang bisa berdampak pada efektivitas stimulus secara keseluruhan," jelasnya.
Selain itu, evaluasi juga menunjukkan masih terdapat penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali dalam berbagai program bantuan sosial, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pencatatan administrasi serta lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah.
Di sisi lain, Rizal menegaskan exclusion error juga menjadi perhatian utama. Pasalnya, banyak anggota masyarakat yang layak justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah strategis berupa optimalisasi sistem digitalisasi data penerima bantuan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta peningkatan koordinasi antarlembaga untuk menyinkronkan dan memvalidasi data penerima manfaat.
Jika diimplementasikan secara baik dengan berbasis data yang akurat, stimulus ekonomi yang mencakup penyaluran bantuan sosial, subsidi upah, diskon transportasi, diskon tarif tol dan insentif sektor padat karya berpeluang memperkuat daya beli masyarakat dalam jangka pendek dan menjaga stabilitas ekonomi domestik.
"Stimulus ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap konsumsi rumah tangga, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah," pungkas Rizal. (Ins/E-1)
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini dikritik dan menjadi diskursus di ruang publik. Itu karena angka-angka yang dirilis dianggap tidak mencerminkan realitas yang ada. Angka
Pemprov juga tengah menghapus praktik percaloan tenaga kerja dan menerapkan sistem digital dalam manajemen rekrutmen, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor.
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
Pramono menilai lonjakan ini tidak serta-merta mencerminkan penurunan kondisi ekonomi warga Jakarta. Ia menduga, dinamika arus urbanisasi turut memberi kontribusi besar.
Hal itu dapat dibuktikan ditandai dengan perolehan prestasi lewat penghargaaan atas kinerjanya dari tahun 2024 hingga saat ini.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi bisa sustain sampai dengan akhir tahun.
Rojali dan Rohana merupakan bentuk reaksi alami dari masyarakat yang tengah mengalami pelemahan daya beli.
Di tengah kabar baik turunnya angka kemiskinan nasional, pemerintah kini menghadapi tantangan baru: daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
PENURUNAN daya beli masyarakat tidak hanya ditunjukkan dengan adanya kalangan 'rojali', atau rombongan jarang beli. Tetapi kini muncul kalangan bernama 'rohana' atau rombongan hanya nanya.
Cek status penerima BSU 2025 Rp600.000 dengan NIK KTP di link resmi Kemnaker & BPJS. Simak panduan lengkap cek bantuan secara online dan jadwal pencairannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved