PHRI DKI Usul Pelonggaran Kebijakan Anggaran Perjalanan Dinas

PERHIMPUNAN Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta mengusulkan agar pemerintah melonggarkan kebijakan anggaran sebagai cara mendobrak tingkat hunian hotel di Jakarta yang turun pada triwulan pertama 2025. Terutama untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat.

Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono di Jakarta, Senin (26/5), menyampaikan survei pada April 2025 terhadap anggotanya menunjukkan 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.

Lalu, sebanyak 66,7% responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

Baca juga : Lahan Macquarie Park Australia Segera Dibangun Hotel

Selain itu, PHRI DKI juga mendorong pemerintah meninjau kembali kebijakan tarif air, harga gas industri, dan UMP sektoral serta penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk mengintegrasikan sistem antar-instansi agar lebih efisien dan transparan.

Ini karena kenaikan biaya operasional menjadi masalah yang dihadapi pengelola hotel. Tarif air dari PDAM, ujar Sutrisno, mengalami kenaikan hingga 71%, sementara harga gas melonjak 20%. Hal ini ditambah kenaikan tahunan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sutrisno menyampaikan, dengan tekanan dari sisi pendapatan dan biaya yang tidak seimbang, banyak pelaku usaha mulai mengambil langkah-langkah antisipatif.

Baca juga : Menikmati Liburan Penuh Kesan dan Keseruan di Mutiara Carita Cottages

Sebanyak 70% responden menyatakan, apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan, mereka akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan.

Responden memprediksi akan melakukan pengurangan karyawan sebanyak 10% -30%.

Di sisi lain, PHRI DKI juga mendorong peningkatan promosi pariwisata yang lebih terarah dan berkesinambungan dan penertiban akomodasi ilegal yang merusak pasar dan tidak memiliki izin resmi.

Baca juga : Elpiji Oplosan Dijual ke Rumah Makan dan Hotel, 10 Tersangka Ditahan

"PHRI DKI Jakarta berharap pemerintah dapat merespons secara cepat dan tepat terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Dukungan nyata dari pemerintah akan menjadi kunci bagi kebangkitan sektor ini sebagai penggerak utama ekonomi Jakarta," ujarnya.

Sutrisno menyampaikan, industri hotel dan restoran tidak hanya berperan penting dalam perekonomian, tetapi juga menjadi wajah pariwisata Jakarta di mata nasional maupun internasional.

Industri ini berkontribusi besar terhadap pendapatan DKI Jakarta dengan rata-rata sumbangan sekitar 13%. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 603 ribu tenaga kerja yang bergantung pada sektor akomodasi dan makanan-minuman di Jakarta. (H-1)