Pemerintah Komitmen Cari Titik Temu Potongan Tarif Ojol

GELOMBANG tuntutan dari pengemudi ojek online (ojol) kembali memuncak dengan aksi demonstrasi besar pada 20 Mei 2025. Pengemudi ojol menuntut potongan tarif turun dari maksimal 20 persen menjadi 10 persen. 

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya menjembatani komunikasi antara perusahaan aplikator dan pekerja ojol untuk mencari solusi terkait polemik potongan tarif. "Kita sedang berusaha menjembatani, mengomunikasikan antara aplikator dan teman-teman pekerja ya di ojol terkait potongan untuk mencari titik temu, karena memang harus duduk dan dibicarakan, karena masing-masing memiliki perhitungan," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5).

Prasetyo mengungkapkan bahwa beberapa kementerian terkait telah menerima audiensi dari perwakilan ojol. Pemerintah, kata dia, berkomitmen segera mencari titik temu mengingat peran penting ojol dalam mendukung perekonomian, baik dari sisi jumlah pekerja maupun kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi.

Baca juga : UU Transportasi Online, Kementerian HAM akan Beri Masukan pada DPR RI

"Jadi kita mau cari titik temunya supaya untung bersama-sama kan. Sejahtera bersama-sama, maju bersama-sama," ujar Prasetyo.

Data dari Antara dan Metro TV menunjukkan bahwa hingga 2024 lebih dari 600.000 UMKM bergabung di GrabFood dan GrabMart. Sejak pandemi hingga Mei 2022, lebih dari 2 juta UMKM telah didigitalisasi melalui Grab dan Ovo. Pada 2023, 500.000 UMKM baru masuk ke dalam platform. Gojek juga mencatat bahwa hingga Oktober 2022, 20,5 juta UMKM telah terdigitalisasi dengan pertumbuhan signifikan pada 2020 sebesar 80 persen.

Penurunan pendapatan platform juga mengancam kelangsungan program digitalisasi UMKM, insentif pengemudi, dan pengembangan teknologi. Lebih jauh lagi, sektor transportasi daring saat ini menjadi tumpuan hidup bagi lebih dari 3 juta orang, menurut data BPS dan Kementerian Kominfo. Kebijakan yang salah arah bisa menciptakan ketidakpastian besar bagi mata pencaharian mereka.

Baca juga : Ini Urgensi Regulasi Adil dalam Ekosistem Kerja Ojol Menurut Pakar

Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, mengatakan bahwa industri ojol, taksol, dan kurir online berkontribusi sekitar 2% terhadap PDB Indonesia. Bila komisi dipaksakan turun, dampaknya bisa sangat besar. Menurutnya, dampak itu ialah hanya 10%-30% mitra pengemudi yang bisa terserap ke lapangan kerja formal, penurunan aktivitas ekonomi digital bisa menekan PDB hingga 5,5%, sekitar 1,4 juta orang terancam kehilangan pekerjaan, dan dampak ekonomi total bisa mencapai Rp178 triliun, termasuk efek berantai pada sektor lain.

Agung juga menyoroti dampak sosial dari penurunan komisi. Hilangnya pendapatan pengemudi akan menurunkan daya beli mereka, yang kemudian berdampak pada sektor makanan, kebutuhan pokok, hingga layanan keuangan seperti pinjaman dan cicilan.

Sementara itu, riset dari CSIS dan Tenggara Strategics menunjukkan bahwa pada 2019 kontribusi industri mobilitas dan pengantaran digital telah mencapai Rp127 triliun. Setiap peningkatan 10% jumlah mitra pengemudi terbukti mendorong kenaikan tenaga kerja di sektor mikro dan kecil sebesar 3,93%. (Ant/I-2)