Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ASSOCIATE Researcher Center for Indonesian Policy Studies, Krisna Gupta, menilai bahwa kelompok negara berkembang BRICS dinilai masih belum memiliki kekuatan institusional yang cukup untuk menyaingi dominasi ekonomi Amerika Serikat.
Meskipun digadang sebagai tandingan blok Barat, namun hingga kini BRICS belum memiliki perjanjian yang mengikat secara formal antaranggotanya.
“BRICS ini seperti pedang bermata dua. Trump pernah menyindir bahwa kalau negara-negara BRICS ingin lepas dari dominasi dolar, maka mereka akan dikenai tarif,” ujar Krisna di Jakarta pada Rabu (14/5).
Meski telah meluncurkan sejumlah inisiatif seperti pembentukan bank pembangunan dan sistem pembayaran alternatif, Krisna menilai bahwa BRICS belum menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat kerja sama yang eksklusif bagi anggotanya.
“Selama ini BRICS lebih terlihat sebagai forum diskusi, belum sebagai blok ekonomi solid yang bisa menyaingi pengaruh AS,” tambahnya.
Salah satu tantangan utama BRICS adalah ketergantungan anggotanya terhadap pasar AS, terutama dalam hal ekspor. Sebagaimana diketahui, Tiongkok yang menjadi negara ekonomi terbesar dalam BRICS yang menyumbang sekitar 60% dari total PDB blok tersebut, masih memiliki surplus perdagangan besar dengan AS. Hal ini juga berlaku untuk sejumlah anggota lain, yang menjadikan AS sebagai pasar utama mereka.
“Kalau mereka berhenti berdagang dengan AS dan hanya saling berdagang di dalam BRICS, siapa yang akan membeli? Hampir semua negara BRICS adalah pengekspor bersih ke AS,” jelasnya.
Ketergantungan ini, sambung dia, membuat BRICS sulit untuk mengambil sikap kolektif dalam menghadapi kebijakan ekonomi AS, terutama ketika pendekatan bilateral lebih menguntungkan secara jangka pendek bagi masing-masing negara. (E-4)
SERIKAT Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (SP TSK) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyimpan kekhawatiran adanya potensi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Terkait barang atau produk dari Kota Bandung yang diekpsor ke Amerika Serikat, ia menyebut pihaknya saat ini masih melakukan pengawasan terhadap dampak dari kebijakan tersebut.
DAMPAK kebijakan tarif impor yang dilancarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai dirasakan oleh pelaku usaha kerajinan lokal.
PERDANA Menteri Kanada Justin Trudeau telah mengonfirmasi tarif balasan atas barang-barang AS senilai US$107 miliar, termasuk putaran pertama bea yang akan mulai berlaku minggu ini.
POLANDIA meminta Uni Eropa (EU) memberikan tanggapan yang tegas dan terhadap ancaman tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Demikian disampaikan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk
PRESIDEN AS Donald Trump resmi meluncurkan perang dagang.
PEMBERIAN tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis dilakukan untuk efisiensi anggaran belanja pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, anggaran tunjangan itu bahkan diambil dari beberapa pos anggaran yang dihapus.
Pekan lalu, Washington memberlakukan tarif 25% atas impor Tiongkok senilai US$34 miliar. Kemudian Beijing menanggapinya dengan mencocokkan tarif dengan jumlah yang sama dari ekspor AS ke Tiongkok.
Pemberlakuan tarif 25% itu lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Menurut sumber yang berbisik kepada Washington Post dan Bloomberg, Trump semula hendak menjatuhkan tarif 10%, namun pemikiran tersebut berubah untuk menaikkan tarif lebih tinggi.
Perubahan rencana sejalan dengan kebijakan Trump yang mengenakan tarif tinggi kepada Tiongkok.
Bursa saham Wall Street sempat tidak stabil hingga merosot ke zona merah. Namun kemudian kembali menguat, meski sepanjang pekan ini terkoreksi 4%.
Pertemuan kedua negara untuk membicarakan lanjutan gencatan senjata yang sudah disepakati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved