Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ASSOCIATE Researcher Center for Indonesian Policy Studies, Krisna Gupta, menilai bahwa kelompok negara berkembang BRICS dinilai masih belum memiliki kekuatan institusional yang cukup untuk menyaingi dominasi ekonomi Amerika Serikat.
Meskipun digadang sebagai tandingan blok Barat, namun hingga kini BRICS belum memiliki perjanjian yang mengikat secara formal antaranggotanya.
“BRICS ini seperti pedang bermata dua. Trump pernah menyindir bahwa kalau negara-negara BRICS ingin lepas dari dominasi dolar, maka mereka akan dikenai tarif,” ujar Krisna di Jakarta pada Rabu (14/5).
Meski telah meluncurkan sejumlah inisiatif seperti pembentukan bank pembangunan dan sistem pembayaran alternatif, Krisna menilai bahwa BRICS belum menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat kerja sama yang eksklusif bagi anggotanya.
“Selama ini BRICS lebih terlihat sebagai forum diskusi, belum sebagai blok ekonomi solid yang bisa menyaingi pengaruh AS,” tambahnya.
Salah satu tantangan utama BRICS adalah ketergantungan anggotanya terhadap pasar AS, terutama dalam hal ekspor. Sebagaimana diketahui, Tiongkok yang menjadi negara ekonomi terbesar dalam BRICS yang menyumbang sekitar 60% dari total PDB blok tersebut, masih memiliki surplus perdagangan besar dengan AS. Hal ini juga berlaku untuk sejumlah anggota lain, yang menjadikan AS sebagai pasar utama mereka.
“Kalau mereka berhenti berdagang dengan AS dan hanya saling berdagang di dalam BRICS, siapa yang akan membeli? Hampir semua negara BRICS adalah pengekspor bersih ke AS,” jelasnya.
Ketergantungan ini, sambung dia, membuat BRICS sulit untuk mengambil sikap kolektif dalam menghadapi kebijakan ekonomi AS, terutama ketika pendekatan bilateral lebih menguntungkan secara jangka pendek bagi masing-masing negara. (E-4)
Sejumlah produk komoditas strategis Indonesia tengah diupayakan agar dikenai tarif lebih rendah dari 19%, atau bahkan diharapkan bisa mendekati 0%, alias bebas pungutan.
PEMERINTAH memastikan tak akan melakukan transfer data pribadi dengan Amerika Serikat dalam skema perjanjian maupun pertukaran data secara resmi antarkedua negara.
Presiden Prabowo Subianto mengaku heran terhadap masyarakat yang nyinyir atas hasil negosiasi kebijakan tarif impor AS-Indonesia.
Kebijakan tarif impor tembaga 50% yang diberlakukan Amerika Serikat diperkirakan tidak akan mengguncang kinerja smelter nasional.
MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan bahwa tarif impor yang dikenakan kepada Indonesia oleh Amerika Serikat (AS) akan tetap sebesar 19%.
Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia dalam waktu dekat akan merampungkan Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade.
Presiden mengatakan kawasan Uni Eropa merupakan pasar dagang yang besar dengan jumlah penduduk 460 juta.
Rencana Trump diduga merupakan bagian dari strategi negosiasi dagang terhadap negara-negara yang belum menyepakati ketentuan tarif impor dengan AS.
Apindo menekankan pentingnya menjaga posisi tawar Indonesia agar tidak dipukul rata dengan negara-negara BRICS lainnya.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus memperkuat posisi tawar dagang di hadapan Amerika Serikat secara strategis.
AS dan Tiongkok mencapai kemajuan yang meredakan perang dagang.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan akan digelarnya putaran baru pembicaraan perdagangan dengan Tiongkok untuk meredakan perang tarif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved