Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEMAKIN memanasnya situasi perang dagang dunia saat ini, akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menaikkan tarif bagi barang yang masuk ke negaranya secara sepihak, dunia mengalami ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan. Ketentuan Trump itu juga menghantui pengambil kebijakan di Indonesia.
Sebab itu terjadi karena Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping saling mengancam negara lainnya jika hubungan dagang dan negosiasi dianggap merugikan keduanya. Bahkan, Paman Sam mensyaratkan perundingan tarif akan dilakukan jika Indonesia mengurangi hubungan dagang dengan negeri Tirai Bambu.
Merespons situasi itu, Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan mengatakan sikap Presiden Prabowo Prabowo yang independen sudah tepat. “Prabowo sudah tepat, karena ingin membahas hubungan dagang ini secara terpisah dan independen antara negara berdaulat, baik terhadap AS maupun Tiongkok," kata Syahganda dalam diskusi bertema Prabowonomics di Era Tariff War, di Jakarta, Kamis (24/4).
Dalam diskusi itu Poppy Dharsono, seorang model dan pengusaha fasyen, mengatakan saat ini menjadi waktu yang tepat bagi Prabowo memperkuat industri dalam negeri dan membatasi impor. “Mumpung terjadi gejala proteksionisme di mana-mana, sebaiknya presiden mempercepat pembangunan industri kita. Batasin impor sebesar-besarnya”, kata Poppy.
Mantan Direktur Bursa Efek Jakarta Tito Sulistio mengingatkan agar Prabowo tetap berhati-hati dengan AS. Sebab, industri keuangan nasional sangat terkait dengan AS.
“Ya, kita harus waspada pada hubungan politik ke depan dengan AS. Kondisi keuangan kita sangat rentan saat ini. Jika AS tersinggung, mereka dapat membuat kondisi perekonomian kita memburuk," terangnya.
Diskusi ini ditutup dengan ajakan Ketua Alumni Universitas Padjadjaran (Unpad) juga Wakil Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, mengatakan untuk tetap semangat merealisasikan mimpi Prabowo membangun ekonomi kerakyatan. “Marilah kita tetap semangat membantu Presiden Prabowo mewujudkan berbagai program kerakyatan seperti koperasi desa merah putih, swasembada pangan, swasembada energi dan makan bergizi gratis”, tutur Ferry. (Cah/P-3)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
AS menetapkan tarif global 10 persen saat kesepakatan nol bea masuk RI untuk sawit hingga semikonduktor belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai US$241,86 miliar, atau meningkat 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 kembali mencatatkan surplus signifikan.
Fastrex hadir sebagai solusi atas sulitnya mobilisasi hasil panen di medan yang sering kali memiliki kontur tanah tidak rata.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kenegaraan ke Emirat Arab dengan agenda pertemuan dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Raja Yordania, Raja Abdullah II ibn Al-Hussein, di Istana Al Husseiniya, Aman, Rabu siang (25/2).
Prabowo menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan perusahaan teknologi Inggris Arm Limited.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kadin Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved