Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RASIO elektrifikasi atau jumlah rumah tangga yang telah dialiri listrik di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 98,19% hingga awal April 2025. Ini berarti hanya sekitar 1,81% rumah tangga di provinsi ini yang belum mendapatkan akses listrik.
Peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 4,47% ini terjadi selama masa kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi di Kepulauan Riau tercatat sebesar 93,72%. Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan rincian sebagai berikut: 93,72% pada tahun 2020, 94,50% pada tahun 2021, 96,32% pada tahun 2022, dan 97,99% pada tahun 2023.
Hingga tahun ini, sebanyak 155 pulau di Kepulauan Riau telah dialiri listrik oleh PLN, sementara 31 pulau lainnya mendapatkan pasokan listrik dari bantuan pemerintah (non-PLN). Program percepatan pemerataan listrik melalui Program Kepri Terang telah berhasil mengurangi jumlah pulau berpenghuni yang belum dialiri listrik. Pada tahun 2025, tersisa 38 pulau berpenghuni dari total 118 pulau berpenghuni yang belum mendapatkan akses listrik pada tahun 2020.
“Terdapat satu desa yang belum dialiri listrik, yakni Desa Lalang di Kabupaten Lingga, yang merupakan hasil pemekaran wilayah,” kata Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, Rabu (16/4).
Di tahun 2025, tidak ada lagi sistem isolated PLN, yaitu sistem pembangkit listrik yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan jaringan listrik utama PLN. Saat ini, di Kepulauan Riau terdapat 110 sistem isolated PLN, di mana 41 sistem di antaranya beroperasi selama 24 jam, dan 69 sistem beroperasi selama 14 jam.
“Saat ini, tinggal 3 ibu kota kecamatan yang listriknya beroperasi selama 14 jam. Jumlah ini jauh menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 11 ibu kota kecamatan,” ujarnya.
Selama empat tahun pelaksanaan Program Kepri Terang (2021-2024), sebanyak 21 pulau telah dibangun genset atau solar home system (SHS), dan 59 desa/pulau telah dibangun jaringan listrik. Melalui Program Kepri Terang, sebanyak 12.764 bantuan pasang baru listrik (BPBL) telah dilaksanakan, baik melalui anggaran APBD, APBN, CSR, maupun SHS.
Pada tahun 2021, total rumah tangga yang menerima bantuan pasang baru listrik mencapai 4.524 rumah tangga, diikuti 1.739 rumah tangga pada tahun 2022, 2.895 rumah tangga pada tahun 2023, dan 3.606 rumah tangga pada tahun 2024.
“Pembangunan sarana tenaga listrik di 38 pulau berpenghuni menjadi prioritas,” tambahnya.
Prioritas lainnya adalah meningkatkan jam nyala di 69 sistem isolated PLN menjadi 24 jam, terutama di tiga ibu kecamatan yang masih beroperasi selama 14 jam. Ansar optimis bahwa pemerataan listrik di Kepulauan Riau akan terwujud selama masa kepemimpinannya. (H-2)
PEMERINTAH menargetkan percepatan elektrifikasi di lebih dari 10.000 lokasi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam 5 tahun.
MEMASUKI awal tahun 2026, tekanan inflasi di Kepulauan Riau (Kepri) perlu diwaspadai seiring masih tingginya harga pangan serta tren kenaikan harga emas dunia.
BMKG Kelas I Hang Nadim Batam mengimbau nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi di perairan Kepulauan Riau (Kepri).
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menetapkan UMK Batam 2026 sebesar Rp5.357.982, naik Rp368.382 dibandingkan UMK tahun 2025 yang sebesar Rp4.989.600.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau pada Minggu (30/11), pukul 16.10 WIB.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, memaparkan berbagai potensi investasi dan keunggulan kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, Karimun (BBK) dalam forum investasi yang digelar di Singapura.
ADA 11 capaian program strategis terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved