Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi kinerja PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam mengelola arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.
Politisi yang akrab disapa BHS itu menilai ada peningkatan signifikan dalam pelayanan transportasi kereta api terutama dalam hal kontinuitas kapasitas angkut dan kenyamanan penumpang.
“Ini berhasil dilakukan PT KAI. Selain itu, ketepatan waktu semakin baik,” ungkap dia saat meninjau langsung arus balik Lebaran 2025 di Stasiun Gambir, Jakarta.
Menurutnya, performa ketepatan waktu atau on time performance (OTP) kereta api selama periode Lebaran cukup memuaskan. Kereta berangkat sesuai jadwal dengan keterlambatan kedatangan hanya berkisar 2-5 menit.“Jika masyarakat ingin menggunakan transportasi publik, kereta api bisa menjadi pilihan utama karena ketepatan waktu dan keselamatannya lebih terjamin,” tambahnya.
Meski begitu, anggota Baleg DPR-RI ini menyampaikan sejumlah catatan evaluatif. Salah satunya terkait suara gesekan antara roda kereta (bogie) dan rel yang dinilai masih mengganggu kenyamanan penumpang.
“Suara gesekan ini perlu menjadi perhatian industri perkeretaapian (INKA) untuk membenahi gerbong agar tidak menimbulkan kebisingan yang mengganggu kenyamanan. Namun dari sisi kestabilan, olengan kereta sudah cukup baik dan tidak membuat penumpang cepat lelah,” jelasnya.
BHS juga mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik khususnya kereta api. Menurutnya, subsidi bahan bakar yang diberikan pemerintah kepada moda transportasi publik harus dimanfaatkan secara maksimal, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera
“Peralihan ke transportasi publik akan berdampak positif, tidak hanya mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, tetapi juga untuk mengatasi kemacetan di jalan raya,” ujarnya.
Ia mengatakan dalam kunjungannya banyak penumpang mengaku puas dengan pelayanan KAI selama periode mudik dan balik Lebaran.
Maka itu, kata BHS, perlunya penambahan jumlah rangkaian kereta atau trainset untuk mengakomodasi lonjakan penumpang. Dia mencatat adanya peningkatan jumlah pengguna kereta api sebesar 11%, sementara angkutan laut justru mengalami penurunan hingga 15%.
“Ini menunjukkan minat masyarakat terhadap kereta api semakin tinggi. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih dalam penambahan trainset untuk menjaga kenyamanan dan ketersediaan tiket,” katanya.
Saat ini, kata BHS, sudah ada penambahan kapasitas angkut sebesar 20%. Namun, ia menilai masih perlu peningkatan lagi guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Saat ini trafik masih cukup longgar dan pada masa Menteri Perhubungan era Pak Mangindaan, pernah ditargetkan penambahan 100 trainset untuk kereta logistik karena adanya jalur ganda (double track). Namun saat ini baru terealisasi 30 trainset. Apabila kapasitas ini dimanfaatkan untuk penumpang, masyarakat tidak akan kesulitan mendapatkan tiket,” tutupnya.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
Langkah reaktivasi dapat dilakukan melalui Dinas Sosial Kab/Kota, aplikasi Mobile JKN, dan. BPJS Kesehatan Care Center 165
Penyisipan prinsip “values for value, full commitment no conspiracy, and defender integrity” pada akhir teks sumpah jabatan, bertujuan sebagai panduan dalam membangun tata kelola institusi.
Tersangka penembakan, Vance Boelter 57, saat ini masih dalam pelarian dan menjadi buruan utama aparat penegak hukum.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kejagung dan PPATK membuka semua aliran dana dan melacak pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi kredit bank yang dilakukan Sritex.
KETUA Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan pihaknya telah menerima permintaan kejelasan status dan perlindungan yang diajukan koalisi ojek online (ojol).
Komisi III DPR langsung menyetujui usulan terkait advokat yang tak dapat dituntut ketika sedang membela klien dan diatur dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Banyak pekerja migran indonesia menghadapi masalah, seperti kekerasan, eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakpastian hukum di negara tempat mereka bekerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved