Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bakal menyampaikan perkembangan aksesi Indonesia bergabung OECD kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Kepala Negara diharapkan mendukung percepatan proses aksesi tersebut, termasuk proses penyelarasan substansi instrumen OECD ke dalam kerangka hukum di Indonesia.
Diketahui, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% secara bertahap sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi. Upaya itu memerlukan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan Sekretariat OECD sangat penting dalam rangka mempromosikan manfaat aksesi OECD.
"Kami menantikan diskusi lebih lanjut mengenai manfaat konkret aksesi OECD pada acara OECD South East Asia Regional Programme (SEARP) Forum mendatang,” ujar Airlangga dikutip dari siaran pers, Kamis (6/3).
Adapun OECD SEARP Forum merupakan platform kolaborasi OECD dengan negara-negara Asia Tenggara. Tahun ini OECD Southeast Asia Forum akan dilaksanakan di Thailand pada 2 Mei 2025 mendatang. Airlangga juga menggarisbawahi rencana kunjungan Sekjen OECD ke Jakarta pada Oktober 2025 mendatang.
Hal itu ia sampaikan pada kunjungan kerja ke OECD di Paris, Prancis saat mengadakan pertemuan bileteral dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann pada Rabu (5/3) di Kantor Pusat OECD. Pertemuan itu menandai komitmen Indonesia atas keinginannya menjadi anggota penuh OECD.
Hal itu diperkuat dengan dimasukkannya program aksesi Indonesia ke OECD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2025-2029 dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selang satu tahun pascadibukanya diskusi aksesi oleh OECD, Indonesia saat ini sudah mencapai perkembangan yang signifikan dalam proses asesmen mandiri untuk menyusun dokumen Initial Memorandum (IM) dalam rangka aksesi OECD.
Perkembangan penyusunan dokumen IM ditargetkan dapat disampaikan secara formal pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada awal Juni 2025. Dengan beroperasi penuhnya platform digital INA OECD, Sekretariat Tim Nasional berupaya untuk meningkatkan progress penyelesaian 26 Bab Initial Memorandum, setelah di bulan Desember 2024 lalu menyampaikan 4 bab ke Sekretariat OECD untuk reviu tahap pertama.
Dukungan teknis dari Sekretariat OECD dipandang akan bermafaat bagi Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian penyusunan dokumen IM, terutama untuk area-area strategis, seperti sektor lingkungan, perdagangan, investasi, serta anti-korupsi dan reformasi regulasi.
"Kami menyambut positif dukungan Sekretariat OECD untuk pelaksanaan diskusi teknis selanjutnya," ujar Airlangga.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Sekjen Cormann, atas kepemimpinannya dalam memobilisasi berbagai dukungan dari beberapa negara anggota OECD. "Saya sangat berterima kasih atas dukungan Sekjen Cormann yang sudah menggandeng beberapa negara OECD untuk membantu Indonesia," pungkas Airlangga. (E-3)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Saat ini, pemerintah masih menyusun aturan stimulus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Airlangga menyebut aturan itu ditargetkan rampung pada Senin (9/2).
Ia menambahkan, pertumbuhan sektor riil bahkan melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga menopang kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima sejumlah investor institusional dan pelaku industri keuangan di Jakarta, Selasa (3/2).
Laju kencang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (3/2) dipicu oleh masuknya aliran dana asing ke pasar modal domestik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved