Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
GELOMBANG PHK terjadi di Indonesia pada Maret ini, antara lain PT Sri Isman Rejeki (Sritex) dan Yamaha Music Product Asia. Pakar ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A., menilai bahwa upaya pemerintah dalam menghadapi krisis PHK ini masih kurang memadai dan tidak konsisten sahingga berpotensi meningkatnya angka kemiskinan hingga tindak kriminalitas.
“Meskipun ada pernyataan dari wakil menteri bahwa akan ada upaya untuk mencegah PHK, kenyataannya justru banyak pekerja yang sudah di-PHK tanpa tindakan nyata dari pemerintah,” kritiknya.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah masih lambat dalam merespons gelombang PHK, terutama di sektor tekstil. “Dengan kondisi ini, muncul ketidakpastian dan kecemasan bahwa jika tidak ditangani dengan cepat, pengangguran, kemiskinan, dan bahkan kriminalitas dapat meningkat,” ungkap dia.
Menurutnya, jika pemerintah tidak segera memberikan bantuan sosial, kesejahteraan para pekerja yang terdampak PHK akan menurun drastis. Bantuan sosial ini bisa berupa program jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, serta bantuan sosial perlu segera direalisasikan untuk mencegah kemerosotan kesejahteraan.
“Pemerintah harus menciptakan peluang kerja dengan melakukan investasi besar-besaran di sektor padat karya, seperti industri tekstil dan garmen. Dengan begitu, akan ada lebih banyak lapangan pekerjaan yang tersedia,” pungkas Tadjuddin.
Tadjuddin pun menyoroti penyebab awal terjadinya PHK di Sritex. Menurut dia, terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024, yang menghapus persyaratan persetujuan teknis untuk produk impor barang jadi, termasuk tekstil menjadi penyebabnya.
“Akibat peraturan tersebut, impor tekstil ke Indonesia meningkat drastis, dari 136.360 ton pada April 2024 menjadi 194.870 ton pada Mei 2024. Hal ini menyebabkan produk tekstil lokal tidak mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah,” jelasnya.
Banjirnya produk tekstil impor dengan harga rendah ini bukan hanya merugikan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tetapi juga berdampak pada pabrik-pabrik besar. Beberapa pabrik tekstil terkemuka, seperti PT Sritex, terpaksa menutup operasional mereka dan melakukan PHK massal.
Kondisi ini juga diperburuk oleh menurunnya daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah, yang masih belum pulih sepenuhnya sejak pandemi.
Tadjuddin memproyeksikan bahwa pekerja yang di-PHK ini bisa jadi akan beralih ke sektor informal, seperti berdagang dan berjualan makanan. Hal ini sudah terlihat di berbagai kota, seperti Yogyakarta, di mana banyak orang beralih ke sektor informal untuk bertahan hidup.
Ia juga menambahkan bahwa perlu diketahui bahwa pekerjaan di sektor informal ini hanya mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek. “Tanpa intervensi pemerintah, angka pengangguran bisa meningkat di masa mendatang,” tutup dia. (H-2)
Acara di Bandung ini bertujuan untuk menampilkan berbagai pengembangan produk tekstil oleh Sritex dari mulai benang hingga kain
PEMEGANG saham pengendali Bank BJB yang juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyesalkan keterlibatan BUMD Jabar dalam kasus korupsi Sritex. Kejadian itu sangat merugikan BJB.
PT Sritex menggelar Istiqhosah Akbar untuk memohon Keselamatan dan Kebangkitan Sritex Kembali Berjaya di halaman pabrik PT Sritex.
Pengadilan Niaga Semarang menggelar rapat pertama kasus pembatalan homologasi PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex.
Manajemen dan keluarga besar PT Sri Rejeki Isman, Tbk. (Sritex) menggelar istigasah akbar yang dihadiri oleh 10.000 orang di Lapangan Sandang Sejahtera PT Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Dalam situasinyang masih buram ini, Sritex dalam beberapa hari ke depan, masih mencoba konsentrasi menormalisasi perusahaan.
Pemprov Jateng mengupayakan para buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Sri Rejeki Isman (Tbk) atau Sritex di Sukoharjo bisa bekerja kembali di perusahaan lain.
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal, menerangkan ribuan buruh akan menggelar aksi di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/3) menolak PHK Sritex
Wamenaker berjanji akan memperjuangkan hak-hak karyawan PT.Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pengamat ekonomi Yanuar Rizky meminta pemerintah untuk tidak tebar banyak janji perihal pemenuhan hak buruh PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kemnaker telah melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayah Solo dan sekitarnya terkait PHK Sritex.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatalan karyawan yang terkena PHK Sritex akan diberikan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved