Sanken Berencana Tutup Pabrik, Pemerintah harus Evaluasi Kebijakan

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi untuk melakukan evaluasi atas rencana penutupan pabrik oleh PT Sanken Indonesia. Pemerintah harus segera mencari tahu penyebab utama mengapa keputusan menutup pabrik diambil perusahaan.

"Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi harus meninjau dan mengevaluasi secara cepat, kenapa mereka melakukan penutupan pabrik? Apakah memang ada penurunan produksi akibat menurunnya daya beli di masyarakat? Atau ada kesulitan akibat tingginya biaya produksi? Misal karena tingginya harga energi baik listrik maupun gas, sulitnya perizinan atau ekonomi biaya tinggi lainnya, atau terkait sumber daya manusia yang mahal atau kurang produktif," kata Bambang Haryo. 

Ia menekankan, jika merujuk pada alasan PT Sanken Indonesia yang ingin mengubah jenis usahanya menjadi industri semi konduktor, pemerintah perlu mengevaluasi kenapa proyeksi baru dari Sanken ini tidak bisa diakomidir di Indonesia.

Baca juga : Manajemen Sanken Beri Klarifikasi, Pabrik Sanken yang Tutup Bukan Bagian Produksi Alat Rumah Tangga

"Apakah perizinannya yang sulit, untuk mengubah jenis usaha satu ke yang lainnya. Atau kah dianggap SDM kita tidak memadai untuk memenuhi spesifikasi jenis usaha Sanken yang baru. Atau kah, beban biaya operasional di Indonesia seperti perpajakan, perizinan, dan biaya energi, terlalu memberatkan mereka, sehingga Sanken memilih untuk keluar dari Indonesia," ujarnya. 

Ia pun mendorong pelaku usaha untuk lebih terbuka kepada pemerintah terkait hal-hal yang mempengaruhi kinerja usahanya. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga kemampuan setiap usaha yang ada Indonesia untuk tetap bisa bertahan dan menjadi bagian dalam perputaran perekonomian Indonesia. Ditambah Pemerintah harus memberikan transportasi logistik yang berkualitas dan terintegrasi serta berbiaya murah.

Bambang Haryo mengingatkan sinyal penurunan kinerja industri ini sudah dimulai sejak pemerintahan Joko Widodo dan diperparah dengan pandemic covid-19. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini, harus secepatnya melakukan evaluasi pada iklim industri untuk memastikan industri lainnya bisa tetap memiliki kemampuan untuk melakukan usahanya. Ia menegaskan kementerian terkait harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan saling berkoordinasi terkait iklim usaha industri di Indonesia.

"Karena industri manufaktur ini merupakan bagian penting dari perekonomian kita. Selain itu, industri ini merupakan padat karya, padat modal, dan mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Sudah seharusnya pemerintah bisa menjaga iklim usaha yang ada," jelas Bambang.

Kemampuan daya beli Masyarakat sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dengan ongkos ongkos biaya hidup yang lebih murah, misal nya pangan, papan, kesehatan, pendidikan yang bila perlu gratis, serta harga energi yang saat ini sangat membebani Masyarakat. Harus di evaluasi secara total agar masyarakat mempunyai daya beli untuk menjangkau kebutuhan sekunder yang dihasilkan oleh industri manufaktur. (E-3)