Menteri UMKM: Program KUR Tidak Boleh Sekadar Formalitas Bagi Para Penyalur

MENTERI Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak boleh hanya sekadar program formalitas bagi para penyalur, tapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dalam hal distribusi. 

“Kita tidak ingin KUR ini menjadi hanya sekadar program formalitas dengan mengesampingkan aspek kualitas pendistribusian. Kalau hanya begitu saja, kita tidak akan mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran KUR 2025 Regional Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah di Bandung, Jawa Barat, Senin (24/2). 

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR 2025 mencapai Rp300 triliun, di mana 60% penyaluran ditargetkan untuk sektor produksi, dengan debitur baru mencapai 2,34 juta dan debitur graduasi mencapai 1,17 juta. 

Baca juga : Menteri UMKM Buka Peluang Perluasan Akses Pasar UMKM ke Malaysia

Menurut Maman, kesuksesan penyaluran program KUR harus menjadi target bersama, agar tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.

Rakor Penyaluran KUR 2025 yang diselenggarakan secara regional ini baru pertama kali dilakukan dan diharapkan dapat ditemukenali solusi terbaik atas berbagai permasalahan dalam penyaluran KUR.

"Ini target kita bersama. Saya ingin kita punya kesepahaman di antara kita (pemerintah dan penyalur KUR) bahwa ini menjadi target bersama,” ucap Menteri Maman. 

Baca juga : Kementerian UMKM Diharapkan Jadi Leading Sector agar Penyaluran KUR Tepat Sasaran

KUR sendiri dikatakan menjadi bentuk komitmen dan konsistensi pemerintah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya untuk UMKM dari sisi perkuatan modal.

Kementerian UMKM berkepentingan untuk meningkatkan kualitas pendistribusian KUR. 

“Kita ingin terbuka permasalahan masing-masing untuk mencapai solusi terbaik supaya pendistribusian KUR berjalan maksimal,” ujar Maman. 

Baca juga : Berhasil Salurkan KUR Rp184,98T, Ini Jurus BRI Jaga Kualitas Kreditnya

“Semangat kami nanti ke depan akan kita ukur seberapa besar impact positif KUR pada tumbuh kembang UMKM. Jangan sampai tidak signifikan. Jadi berpotensi dievaluasi dan dijadikan catatan,” sambungnya. 

Di tempat yang sama, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menambahkan, Rakor ini bertujuan untuk kelancaran dan efektivitas KUR itu sendiri. Maka dari itu, Kementerian UMKM berusaha memberikan masukan kepada seluruh pihak agar penyelenggaraan KUR berjalan dengan baik.  

“Kami berusaha untuk memberikan masukan kepada pihak terkait sehingga penyelenggaraan KUR terjamin pengelolaannya secara baik dan mampu berkontribusi positif pada PDB. Kalau ada kendala dari penyalur, silakan berkoordinasi dengan kami. Hal paling penting kami ditugaskan Presiden agar penyediaan KUR efektif dan efisien,” ujar Helvi. 

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian UMKM, Riza Damanik menjelaskan bahwa Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Komite Pembiayaan UMKM dan Rakor ini menjadi bagian dari Rakor yang akan dilakukan di sejumlah wilayah. 

“Rakor selanjutnya akan diselenggarakan di Regional Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua Maluku, dan kembali lagi di Pulau Jawa yaitu Yogyakarta. Ada 100 peserta dari 19 penyalur termasuk kementerian/lembaga hadir. Kami berharap pertemuan ini dapat memberikan manfaat pada UMKM kita berkembang dan naik kelas,” kata Riza. (H-2)