Kementerian UMKM Diharapkan Jadi Leading Sector agar Penyaluran KUR Tepat Sasaran

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mencanangkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp300 triliun pada 2025, naik dari Rp280 trilliun pada 2024.

Ini merupakan salah satu bukti pemerintah sangat peduli terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menyatakan pemodalan akan menjadi salah satu pilar dalam membantu pengembangan usaha milik masyarakat kecil untuk dapat bertumbuh, naik kelas, hingga berdampak ekonomi yakni mendukung target pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

"Saya harap KUR ini bisa lebih tepat sasaran dengan menjadikan Kementerian UMKM sebagai leading sector penyaluran KUR di masyarakat UMKM. Sehingga menentukan usaha mana yang bisa menerima kredit, bukan perbankan yang jadi penentunya. Namun, perlu ada koordinasi antara Kementerian UMKM, perbankan dan lembaga lain yang berkepentingan dalam penyaluran dananya," kata Bambang, Kamis (6/2).

Baca juga : Berhasil Salurkan KUR Rp184,98T, Ini Jurus BRI Jaga Kualitas Kreditnya

Dengan menjadikan Kementerian UMKM sebagai leading sector, diharapkan penyaluran KUR lebih tepat sasaran. Dan paling utama perlu dibantu dengan pemodalan KUR adalah usaha ultra mikro, mikro, dan kecil.

"Kami harap, lewat pemodalan KUR dengan bunga rendah, ketiga sektor ini bisa berkembang dan naik kelas. Dengan koordinasi Kementerian UMKM, diharapkan penyalurannya pun menjadi lebih luas," ujarnya.

Bambang menyatakan bunga KUR ini seharusnya bisa lebih rendah daripada bunga pinjaman yang biasa diberlakukan perbankan. "Anggaran KUR kan dari APBN. KUR ini sudah dijamin asuransi BUMN dari Jamkrindo dan Askrindo yang mendapat APBN berupa PMN (penyertaan modal negara) sebesar Rp2 trilliun jika terjadi gagal bayar pelaku usaha."

Baca juga : BSI Targetkan Penyaluran KUR Syariah Rp17 Triliun di 2025

"Jadi seharusnya semua perbankan tidak boleh takut nasabah KUR gagal bayar. Dan besaran bunga pinjaman harusnya lebih rendah dari sekarang yaitu 6%. Seharusnya maksimal tidak lebih dari 3%," ujarnya.

Apalagi dari data yang ada, terlihat tingkat NPL (non performance loan) dari penyaluran KUR amat kecil, yaitu di bawah 1%. Padahal pengusaha yang mendapatkan KUR saat ini masih banyak yang mendapatkan bunga di atas 6%. Seharusnya, tidak ada alasan bagi perbankan merasa khawatir dalam menyalurkan KUR untuk UMKM.

Ia juga berharap agar perbankan tidak perlu memberikan persyaratan agunan yang cenderung menyulitkan calon nasabah KUR. Bila perbankan dan Kementerian UMKM khawatir persyaratan usaha tidak memenuhi syarat, KUR bisa diprioritaskan untuk pedagang pasar. Pasalnya, banyak dari mereka menggunakan permodalan dari rentenir yang berbunga sangat tinggi.

Baca juga : Bank Sumsel Babel Melalui Program KUR Dorong UMKM di Belitung Naik Kelas

"Perbankan dan Kementerian UMKM bisa mengusahakan KUR untuk masuk ke pedagang pasar dengan jumlah sekitar 16.000 pasar di Indonesia dengan pedagang rata-rata berjumlah 500 di satu pasar. Berarti ada 8 juta pelaku UMKM yang bisa jadi target penyaluran KUR," kata Bambang.

Ia pun berharap perbankan bisa memberikan bunga pinjaman lebih rendah dari 3% untuk program KUR. Seperti dilakukan pemerintah Malaysia, yang memberikan bunga pinjaman rendah di bawah 3% dan pembebasan pajak bagi pelaku usaha kecil saat masih membayar pinjaman dan bunga.

Jika pengusaha kecil dinilai mampu mengembangkan usahanya, pinjaman dan bunganya akan langsung dihentikan, dan pengusaha itu diwajibkan membayar pajak sebagai gantinya.

"Cara seperti ini bisa diterapkan untuk KUR. Sebab, anggaran KUR itu duit rakyat dari APBN, ya harus dimanfaatkan untuk rakyat. Dan bunga pinjaman pun bukan buat cari profit, tapi untuk membiayai pendampingan dan pembinaan pengusaha kecil oleh Kementerian UMKM," tuturnya.

"Apalagi penyumbang ekonomi terbesar di PDB kita, yaitu 60% adalah UMKM. Penyerap tenaga kerja terbesar sebesar 97% juga dari UMKM. Saya harap Kementerian Keuangan mempertimbangkan untuk mencukupi anggaran yang dibutuhkan Kementrian UMKM untuk membina dan mengawasi 67 juta UMKM di Indonesia. Diharapkan, bila UMKM berkembang, paling berpeluang besar mendukung pertumbuhan ekonomi kita menuju 8% yang diinginkan Presiden Prabowo adalah pertumbuhan UMKM itu sendiri," pungkasnya. (H-2)