Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Kitabisa, Aruna, dan Yayasan Maritim Nusantara Lestari menandatangani perjanjian kerja sama yang bertujuan untuk memperkuat Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Penandatanganan MoU ini berlangsung di Jakarta, disaksikan oleh para pemimpin dan tokoh kunci dari masing-masing organisasi.
Melalui MoU ini, ketiga pihak sepakat untuk melakukan intervensi 360 derajat dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, yang mencakup nelayan, khususnya nelayan skala kecil, istri nelayan, serta anak-anak nelayan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, sekaligus menciptakan keberlanjutan bagi profesi nelayan kecil yang memiliki peran besar dalam ketahanan pangan dan perekonomian Indonesia.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi inisiatif yang tidak hanya mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional.
Sebagai informasi, data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 2 juta nelayan di Indonesia, dengan 85% di antaranya merupakan nelayan kecil. Selain itu, subsektor perikanan menyumbang 2,54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan nilai PDB perikanan pada Triwulan III tahun 2024 mencapai Rp407 triliun, menjadikannya subsektor dengan kontribusi tertinggi kedua setelah subsektor industri pengolahan.
“Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat memberikan dampak yang bertahan lama, memberdayakan nelayan kecil dan keluarga mereka. Bersama-sama, kami berkomitmen untuk menciptakan perubahan berarti dalam kehidupan masyarakat pesisir Indonesia dan memastikan keberlanjutan mata pencaharian mereka untuk generasi mendatang,” ungkap CEO dan Co-Founder Kitabisa, Vikra Ijas dilansir dari keterangan resmi, Jumat (21/2).
CEO dan Co-Founder Aruna, Farid Naufal Aslam menambahkan bahwa kolaborasi pihaknya dengan Kitabisa dan Yayasan Maritim Nusantara Lestari merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia.
“Dengan mengintegrasikan teknologi dan akses pasar yang adil, kami yakin bisa membantu memperbaiki ekosistem perikanan secara keseluruhan dan memperkuat sektor maritim Indonesia,” kata Farid.
Selain itu pada kesempatan tersebut Izati Rizka Yuherdania, Ketua Yayasan Maritim Nusantara Lestari, mengungkapkan, inisiatif ini mewakili inti dari misi pihaknya yaitu mendukung dan memberdayakan para pria dan wanita yang bekerja tanpa lelah di garis depan ekonomi maritim Indonesia.
“Kami percaya bahwa solusi yang berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga berkontribusi pada kemakmuran yang lebih besar bagi masyarakat pesisir Indonesia,” tuturnya.
Dengan MoU ini, diharapkan kerja sama antara Kitabisa, Aruna, dan Yayasan Maritim Nusantara Lestari dapat memperkuat dan mengembangkan sektor perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memastikan keberlanjutan profesi nelayan kecil di Indonesia. (H-2)
Koleksi perdana Seamilier yang diperkenalkan di ajang KKI terinspirasi dari keunikan pesisir Belitung dan sejarah kapal karam legendaris yang tenggelam di perairan Batu Itam.
PEMBANGUNAN maritim yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global perlu dicapai. Hal tersebut dibahas dalam forum strategis Power Breakfast Series (PBS) 2025.
PT Pertamina International Shipping (PIS) menegaskan posisinya sebagai perusahaan yang dikelola secara profesional dan transparan.
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (PT DAK) dan PT PAL Indonesia melakukan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA).
PT Pertamina International Shipping (PIS) dan PT PAL Indonesia siap berkolaborasi untuk memajukan industri maritim nasional sekaligus mendukung rencana penguatan armada.
Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved