Kampus Penerima Manfaat Tambang Bisa Diaudit BPK

PERGURUAN tinggi yang menerima manfaat dari hasil pengelolaan tambang disebut bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, detailnya akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

"Nanti kan para penerima manfaat ini akan menjadi objek yang bisa diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Prinsipnya seperti itu. Nah detailnya itu nanti di peraturan pemerintah," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (18/2).

Martin mengatakan bahwa DPR sejatinya positif dalam pemberian manfaat soal pengelolaan hasil tambang ke kampus. Misalnya, perguruan tinggi dapat mengurangi pembebanan biaya uang kuliah ke mahasiswa

Baca juga : Baleg Komitmen Selesaikan RUU PPRT Tahun Depan

"Semangatnya untuk juga meningkatkan riset, untuk meminimalisir uang kuliah tahunan, supaya jangan naik kan seperti itu. Nah itu nanti harus didetailkan," ujar Martin.

Pengelolaan bakal diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga badan swasta yang ditunjuk pemerintah. Hal itu diatur dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

"Jadi penerimaan manfaatnya saja. Jadi IUP atau IUPK-nya itu nanti diserahkan kepada BUMN, BUMD, atau badan swasta yang ditunjuk pemerintah," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.

Terkait penunjukan BUMN atau BUMD maupun badan swasta merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemberian manfaat hasil kelola tambang dimaksudkan untuk membantu perguruan tinggi memperoleh tambahan dana.

"Nanti dibicarakan soal pembagian royaltinya bagaimana. Intinya adalah supaya memang ada supporting, ada dana supporting untuk pengembangan dan kemanusiaan dari perguruan tinggi," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu. (Fah/P-3)