Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Bulog menegaskan, pembelian gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) merupakan bagian dari komitmen Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Petani diharapkan akan semakin produktif sehingga swasembada pangan dapat segera dicapai.
"Saya kira swasembada ini komitmen yang meyakinkan dari Bapak Presiden. Programnya sudah jelas, visinya juga sudah jelas, tinggal pelaksanaannya saja yang harus kita jaga seperti harga gabah tidak boleh turun dari HPP. Semua sudah diberikan, tinggal pelaksanaan yang kita tunggu," ujar Sudaryono dalam keterangan resminya, Senin (10/2).
Pemerintah telah menetapkan HPP gabah untuk masa panen raya 2025 sebesar Rp6.500 per kilogram. Keputusan itu berlaku mulai 15 Januari 2025, baik untuk pembelian oleh pemerintah maupun penggilingan swasta di seluruh Indonesia.
Serapan gabah sesuai dengan HPP, sambung dia, sangat penting dilakukan oleh Bulog untuk memastikan stok pangan nasional tercukupi dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
Ia juga menekankan swasembada pangan merupakan prioritas utama Presiden yang harus segera dipenuhi.
"Swasembada itu adalah prioritas dari Presiden yang harus mampu kita penuhi. Artinya, stok nasional harus cukup dan petaninya juga wajib sejahtera. Karena itu, Presiden sudah memutuskan HPP gabah Rp6.500 dan Bulog ditargetkan menyerap 3 juta ton," katanya.
Kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani secara perlahan namun pasti. Sehingga, lanjutnya, Indonesia dapat memutus ketergantungan pada impor pangan yang selama ini cukup besar.
"Tujuannya adalah harga pembelian gabah di tingkat petani bisa kita jaga sehingga NTP (nilai tukar petani) juga meningkat. Jadi negara hadir langsung bersentuhan dengan petani," pungkasnya. (Fal/E-2)
Pipanisasi merupakan langkah tepat memperkuat pondasi sektor pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Beras Food Station tak Sesuai Mutu, Pembina BUMD Belum Tahu Detail
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
POLITEKNIK Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yoma) melakukan audiensi dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, di Balaikota Timoho, Selasa (8/7/2025).
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melalui Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian berkomitmen mencetak generasi muda penggerak sektor pertanian.
Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) akan menugaskan Perum Bulog untuk menambah serapan beras satu juta ton sampai akhir tahun ini.
DIREKTUR Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani memastikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak diselewengkan oleh para pengecer, atau kemungkinan terjadi kasus pengoplosan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved