Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Bulog menegaskan, pembelian gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) merupakan bagian dari komitmen Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Petani diharapkan akan semakin produktif sehingga swasembada pangan dapat segera dicapai.
"Saya kira swasembada ini komitmen yang meyakinkan dari Bapak Presiden. Programnya sudah jelas, visinya juga sudah jelas, tinggal pelaksanaannya saja yang harus kita jaga seperti harga gabah tidak boleh turun dari HPP. Semua sudah diberikan, tinggal pelaksanaan yang kita tunggu," ujar Sudaryono dalam keterangan resminya, Senin (10/2).
Pemerintah telah menetapkan HPP gabah untuk masa panen raya 2025 sebesar Rp6.500 per kilogram. Keputusan itu berlaku mulai 15 Januari 2025, baik untuk pembelian oleh pemerintah maupun penggilingan swasta di seluruh Indonesia.
Serapan gabah sesuai dengan HPP, sambung dia, sangat penting dilakukan oleh Bulog untuk memastikan stok pangan nasional tercukupi dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
Ia juga menekankan swasembada pangan merupakan prioritas utama Presiden yang harus segera dipenuhi.
"Swasembada itu adalah prioritas dari Presiden yang harus mampu kita penuhi. Artinya, stok nasional harus cukup dan petaninya juga wajib sejahtera. Karena itu, Presiden sudah memutuskan HPP gabah Rp6.500 dan Bulog ditargetkan menyerap 3 juta ton," katanya.
Kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani secara perlahan namun pasti. Sehingga, lanjutnya, Indonesia dapat memutus ketergantungan pada impor pangan yang selama ini cukup besar.
"Tujuannya adalah harga pembelian gabah di tingkat petani bisa kita jaga sehingga NTP (nilai tukar petani) juga meningkat. Jadi negara hadir langsung bersentuhan dengan petani," pungkasnya. (Fal/E-2)
FAO memproyeksikan bahwa produksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada musim tanam 2025/2026
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan sektor perkebunan nasional.
Pemerintah memperkenalkan mekanisme titik serah untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
Pipanisasi merupakan langkah tepat memperkuat pondasi sektor pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Beras Food Station tak Sesuai Mutu, Pembina BUMD Belum Tahu Detail
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Ruszaeni, menjelaskan angka stunting di Kabupaten Tegal menunjukan trend penurunan meski relatif masih tinggi.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
Peneliti Center of Reform on Economic (CoRE) Eliza Mardian menanggapi penghentian operasional sekitar 30% pengusaha penggilingan kecil di Jawa Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved