Pembatasan Waktu Sewa Rusunawa Harus Dibarengi Kebijakan untuk Penghuni yang Harus Pindah

DINAS Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta kabarnya akan memberlakukan pembatasan waktu sewa rumah susun (rusun). Menanggapi hal tersebut, Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar mengatakan bahwa hal ini dilakukan agar penggunaan rusun sesuai dengan peruntukannya. 

“Maksudnya memang baik, bahwa rusunawa seharusnya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sedang berusaha meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan pembatasan waktu, diharapkan terjadi rotasi penghuni sehingga lebih banyak MBR yang dapat merasakan manfaat rusunawa,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (9/2). 

Kendati demikian, aturan ini dikatakan tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah tidak akan dapat membuat aturan begitu saja tanpa disertai dengan kebijakan pendukung. 

Baca juga : Fraksi PDIP Tolak Rencana Pembatasan Waktu Sewa Rusunawa

“Di negara lain, memang pemerintah menyediakan flat sewa jangka pendek untuk warga berpenghasilan rendah. Namun, mereka diberikan bantuan keuangan untuk membeli rumah subsidi setelah pendapatan mereka meningkat. Masalahnya, di Indonesia, ini tidak ada,” tegas Wahyu. 

Lebih lanjut, pemerintah harus memikirkan masyarakat yang telah lama tinggal di rusunawa dan tertib bayar. Selama ini masyarakat yang tinggal di sana mungkin tidak mengetahui ada kemungkinan bahwa kontraknya sementara. 

“Jika penghuni harus pindah setelah batas waktu, mereka harus memiliki opsi lain yang masih terjangkau, seperti subsidi sewa di perumahan umum atau apartemen murah yang disubsidi dan mereka harus diberi akses dan waktu untuk mempersiapkan ini,” tuturnya. 

Untuk itu, Wahyu menegaskan bahwa komunikasi dengan pemilik rusunawa jadi kunci agar tidak menambah beban masyarakat, akibat kebijakan yang tidak multidimensional. (Des/M-3)