Headline
Lashing kendaraan di atas kapal sudah diatur oleh pemerintah.
Lashing kendaraan di atas kapal sudah diatur oleh pemerintah.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait melarang pedagang eceran menjual gas elpiji 3 kilogram pasti diketahui Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai tidak mungkin ada menteri yang membuat kebijakan tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo.
"Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-ngaranf kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari presiden," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).
Doli mengatakan kebijakan Bahlil terkait gas elpiji 3 kilogram merupakan hal yang baik. Ia mengatakan Bahlil ingin mengatur tata niaga penjualan gas elpiji tersebut. Ketika ada persoalan dan dinamika di lapangan terkait kebijakan itu, menurut Doli adalah hal yang wajar.
"Yang dilakukan kemarin itu kan sebetulnya baik ya. Artinya itu yang mau diatur kan tata niaga soal gas elpiji 3 kg. Bahwa kemudian kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaktifkan kembali pengecer gas elpiji 3 kilogram untuk berjualan. Hal tersebut disampaikan Dasco setelah DPR dan Pemerintah berkoordinasi terkait aspirasi publik soal gas elpiji 3 kg.
"Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).
Dasco mengatakan Presiden Prabowo melihat kondisi adanya kelangkaan gas elpiji di tengah masyarakat. Maka dari itu, Presiden Prabowo mengambil langkah pengecer berjualan kembali. Ia menyebut pelarangan penjualan gas elpiji untuk pengecer bukanlah kebijakan Presiden Prabowo.
"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sup pangkalan administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja," katanya.(P-5)
POLISI mengungkap sindikat pengoplos gas elpiji subsidi 3 kilogram (kg) menjadi elpiji nonsubsidi 12 kg dan 50 kg di Jakarta dan Bekasi.
MASYARAKAT di wilayah Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara mulai sedikit lega menyusul gas elpiji 3 kg mulai terdistribusi melalui pangkalan maupun operasi pasar.
PEMERINTAH akhirnya memberi restu kepada pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kilogram lewat skema subpangkalan.
PRESIDEN Prabowo Subianto diprediksi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Reshuffle akan menyasar anggota kabinet yang selama ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat
DISTRIBUSI gas elpiji 3 kg dari pangkalan ke pengecer atau yang saat ini disebut subpangkalan mulai normal kembali di Kota Semarang dan wilayah Jawa Tengah lainnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved