Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENGAMAT kebijakan energi Sofyano Zakaria menegaskan pemerintah harus memiliki aturan tegas mengenai rencana pengangkatan pengecer menjadi agen resmi elpiji 3 kilogram (kg). Ia menyebut sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.
"Pengangkatan pengecer sebagai pangkalan elpiji subsidi harus dilakukan dengan membuat peraturan yang tegas atas siapa yang berhak," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (2/2).
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) itu menilai ketetapan mengenai kriteria pangkalan atau pengecer masih abu-abu. Pemerintah pun diminta merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung Gas 3 Kg.
"Revisi ini khususnya terkait siapa pengguna yang berhak dan juga pengawasannya di lapangan," ucapnya.
Di sisi lain, Sofyano berpendapat belum tentu pengangkatan pengecer sebagai pangkalan resmi elpiji subsidi akan menarik minat pengecer. Karena dengan status sebagai pengecer, mereka justru dianggap bisa mendapatkan margin lebih tinggi ketimbang sebagai pangkalan resmi elpiji.
"Dan sejatinya masyarakat lebih dominan enggan datang ke pangkalan untuk membeli elpiji, mereka lebih nyaman membayar lebih ke pengece," ucapnya.
Ia kemudian melihat bahwa rencana pengangkatan pengecer menjadi pangkalan resmi gas melon tidak menjamin bahwa besaran subsidi elpiji pasti akan berkurang. Menurut Sofyano tidak ada jaminan pangkalan menyalurkan komoditas energi itu secara tepat sasaran selama belum dibatasi ketat oleh pemerintah.
"Tidak ada yang bisa menjamin pangkalan-pangkalan tersebut akan menyalurkan elpiji 3 kg ke pihak yang tepat, karena mereka juga tak paham siapa sesungguhnya yang berhak atas elpiji subsidi," pungkasnya. (J-3)
APARATUR sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dilarang menggunakan gas elpiji 3 kilogram.
KETERSEDIAAN dan pasokan gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, aman untuk kebutuhan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
PERTAMINA Patra Niaga memastikan stok elpiji di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam keadaan aman hingga Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah.
KEKHAWATIRAN berlebihan hingga membeli suatu barang berlebih atau panic buying gas elpiji 3 kilogram terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ombudsman RI menemukan fakta di lapangan bahwa distribusi elpiji 3 kg masih tidak seimbang bahkan cenderung amburadul.
DINAS Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru berencana mengusulkan adanya pangkalan elpiji khusus melayani para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
LANGKAH pemerintah merespons dinamika di masyarakat usai perubahan tata kelola penjualan gas elpiji 3 Kg dengan mengubah status pengecer menjadi subpangkalan diapresiasi.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai pemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan distribusi gas yang hanya sampai di tingkat pangkalan.
ISTANA buka suara ihwal kebijakan yang mewajibkan pengecer gas elpiji 3 kilogram (kg) mendaftar sebagai pangkalan resmi mulai 1 Februari.
POLRI mengimbau masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menyusul keluhan soal kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg).
KEBIJAKAN larangan penjualan gas LPG 3 kg di warung eceran yang ditetapkan pemerintah membuat warga di Purwakarta Jawa Barat, kesulitan mendapatkan gas subsidi tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved