Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN larangan penjualan gas LPG 3 kg di warung eceran yang ditetapkan pemerintah membuat warga di Purwakarta Jawa Barat, kesulitan mendapatkan gas subsidi tersebut. Ironisnya, gas LPG 3 kg yang seharusnya ada di pangkalan resmi, kini juga telah kosong.
Sejumlah pangkalan resmi gas LPG di Purwakarta, ramai didatangi warga untuk membeli gas. Senin (3/2). Salah satunya di pangkalan gas milik Haji Aceng Suryana, di Jalan Ipik Gandamanah Kelurahan Munjuljaya Purwakarta.
Namun warga harus kecewa, lantaran LPG 3 kg yang mereka butuhkan, sudah kosong. Warg harus kembali dengan tangan hampa, warga pun mengaku bingung, karena di warung eceran gas subsidi sudah tidak ada. Sementara di sejumlah pangkalan gas yang mereka datangi juga sudah kosong.
AJi, salah seorang konsumen LPG 3 kg menyebutkan ia datang ke pangkalan milik Haji Aceng merupakan kesepuluh pangkalan yang didatanginya, namun tetap kosong. "Ini sudah yang kesepuluh pangkalan yang saya datangi tetapi tetap saja tidak hasil, semua kosong," kata Aji, Senin (3/2).
Sementara Haji Aceng pemilik pangkalan gas LPG mengaku, LPG 3 kg kosong sejak tiga hari ini masih kosong dan masih menunggu kiriman dari pihak Pertamina. "Terakhir kami mendapat kiriman pekan lalu sekitar 300 tabung namun sampai saat ini belum lagi ada kiriman," kata Haji Aceng.
Tidak mendapatkannya gas LPG 3 kg banyak para pedagang kecil dipastikan harus berhenti dulu jualan hingga mendapatkan gas. Sedangkan bila ada pedagang yang beruntung masih bisa jualan karena masih mendapatkan gas LPG 3 kg dengan harga cukup mahal antara Rp26.000 hingga Rp28.000/ tabung.
Kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di Purwakarta, seiring pemberlakuan larangan penjualan gas subsidi, oleh warung pengecer. Warga berharap Pemerintah segera mencari solusi persoalan tersebut. (Z-9)
Salah satu alasan pembuatan aturan baru LPG 3 kg adalah karena, saat ini, tidak ada aturan yang melarang pembelian bahan bakar itu oleh masyarakat mampu.
PERTAMINA Patra Niaga bersama Bank Indonesia berkolaborasi menerapkan sistem pembayaran digital QRIS di pangkalan gas elpiji 3 kg.
Pernyataan berbeda antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM soal besaran subsidi LPG 3 kg menyoroti perbedaan metode perhitungan antara proyeksi anggaran dan harga riil pasar, yang berpotensi memengaruhi akurasi kebijakan energi pemerintah.
Pelaku UMKM serta ibu rumah tangga di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, beberapa hari terakhir kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram (kg) di pengecer dan pangkalan.
PT Pertamina Patra Niaga menyoroti maraknya informasi keliru mengenai elpiji 3 kg yang beredar di media sosial.
Dengan langkah itu, lanjutnya, Disperindagkop UKM Riau berkomitmen menjaga kelancaran distribusi dan memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari subsidi pemerintah.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah adanya kelangkaan pasokan LPG 3 kilogram (kg) di Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved