Ditetapkan Sebagai PSN, Pemerintah Harus Serius Dorong Bioethanol Sebagai BBN

SEBAGAI regulator, pemerintah diharapkan serius mendorong pengembangan bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN). Terlebih, bioethanol sudah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN). Demikian disampaikan Direktur Eksektif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa.

Fabby menegaskan dengan ditetapkannya bioethanol sebagai salah satu PSN, pemerintah harus bersedia melakukan intervensi di bidang bahan baku.

“Perlu keseriusan pemerintah. Hal utama adalah pemerintah harus melakukan intervensi pengadaan feedstock (bahan baku),” ujar Fabby, di Jakarta, Minggu (26/1).

Baca juga : BRIN Banggakan Capaian Global Innovation Index, Melesat ke Peringkat 54

Keseriusan pemerintah, menurut Fabby, memang sangat dibutuhkan. Sebab, setidaknya terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi.  

Tantangan pertama, kata Fabby, tanaman yang menjadi sumber bahan baku bioethanol di Indonesia amat sedikit dibandingkan dengan kelapa sawit.

Itu sebabnya, pengembangan biodiesel B40 lebih mudah dan cepat, karena tinggal menghitung, berapa banyak untuk BBN dan berapa untuk ekspor. Hal itulah yang membedakan dengan bioethanol.

Baca juga : 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Transisi Energi Belum Terefleksi 

“Sekarang kita lihat bioethanol. Ethanol itu dihasilkan dari tanaman juga seperti tebu, jagung, sorgum, dan singkong. Masalahnya, feedstock-nya tidak cukup. Gula saja masih impor. Adapun untuk ethanol diambil molasenya kan juga enggak cukup dengan bahan baku yang ada,” kata Fabby.

Tantangan kedua, untuk menghasilkan ethanol dengan standar fuelgrade juga tidak mudah karena yang dibutuhkan adalah ethanol 99%.

“Meski bukan hal sulit dipelajari, tetapi untuk menghasilkan ethanol fuelgrade tetap membutuhkan intervensi pemerintah,” ujarnya.

Baca juga : Tebar Izin Tambang, Komitmen Transisi Energi Pemerintah Dipertanyakan

Tantangan ketiga soal harga. Menurut Fabby, harga ethanol di pasar internasional kemungkinan besar lebih tinggi daripada harga minyak, karena ethanol juga menjadi bahan baku untuk industri dan pangan. 

Fabby mengingatkan dalam pengembangan bioethanol, tidak terdapat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seperti pada biodiesel.

Pada biodiesel, jika harga FAME terlalu mahal, misalnya, maka subsidi bisa dihimpun dari badan tersebut, yang dihimpun dari pengusaha sawit.  

Baca juga : 3,2 GW Kapasitas Listrik Terpasang, PLN Tancap Gas Transisi Energi

“Karena itulah, jadi kalau tetap mau mengembangkan bioethanol dengan harga terjangkau, pemerintah harus siap-siap (menggunakan APBN untuk subsidi),” ujar Fabby.

Jika Indonesia tetap ingin mengembangkan bioethanol, imbuhnya, pemerintah harus melakukan intervensi terhadap tiga tantangan itu, terutama pengadaan bahan baku yang masih sedikit.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Menurutnya, pemerintah harus serius mendorong pengembangan bioethanol.

Pemerintah, kata Marwan, harus terlibat aktif. Misalnya untuk mengerahkan potensi BUMN keuangan sehingga bisa menyediakan bahan baku bioethanol dengan skala massal.

“Kita bisa enggak membangun lahan perkebunan singkong atau tebu yang luasannya bisa menghasilkan bahan mentah (ethanol) berharga murah,” kata Marwan.

Kondisi itulah yang menurut Marwan, membedakan dengan biodiesel. Biodiesel, lanjutnya, didukung perkebunan kelapa sawit, yang menurut data resmi pemerintah pada 2023 seluas 16,3 juta hektare tersebar di 26 provinsi di Indonesia.

“Kalau bioethanol, kebun singkong atau tebu kita dari sisi produksi saat ini tidak akan bisa mengimbangi produksi CPO. Itu dasarnya. Kecuali, kalau pemerintah memang mau intensif menanam singkong atau tebu dengan luas lahan jutaan hektare,” kata dia. (Ant/H-2)