Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
EKONOM Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini memberikan catatan terhadap pengelolaan ekonomi Indonesia yang dianggap gagal mengatasi deindustrialisasi dini dan membiarkan utang membengkak tanpa kendali.
Melalui catatan akhir tahun yang ia rilis, Didik menyatakan, tanpa reformasi besar-besaran, target pertumbuhan ekonomi 8% hanya akan menjadi ilusi politik.
"Sektor industri kita sedang sekarat. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan sektor ini hanya sekitar 3-4%, jauh di bawah target yang diperlukan untuk menopang ekonomi. Pemerintah selama ini abai terhadap sektor ini, sehingga wajar jika target pertumbuhan 7% di era Jokowi meleset jauh, apalagi bicara 8% di pemerintahan berikutnya," kata Didik seperti dikutip, Kamis (25/12).
Dia menilai, deindustrialisasi dini sebagai akar masalah. Ia mengusulkan strategi reindustrialisasi berbasis sumber daya alam yang berorientasi ekspor, seperti yang pernah sukses dilakukan Indonesia di era 1980-an dan awal 1990-an.
"Tanpa strategi resource-based industry yang outward-looking, mustahil kita bisa mencapai pertumbuhan tinggi. Apa yang kita saksikan saat ini adalah stagnasi yang tidak menawarkan jalan keluar," terang Didik.
Dia juga mengkritisi utang pemerintah yang terus meroket. Total utang per September 2024 mencapai Rp8.473,90 triliun, dengan rasio terhadap PDB melonjak dari 26% pada 2010 menjadi 38,55% di 2024.
"Ini mencerminkan politik anggaran yang tidak sehat. Pemerintah terlalu gemar berutang, mengikuti teori ‘budget maximizer’ tanpa kontrol dan mekanisme checks and balances yang memadai," ungkap Didik.
Tingginya suku bunga obligasi utang Indonesia juga menjadi sorotan tajam. Tingkat bunga yang ditawarkan Indonesia di kisaran 7,2%, menjadi yang tertinggi di ASEAN.
Bunga tersebut jauh di atas Thailand (2,7%), Vietnam (2,8%), dan Malaysia (3,9%). “Ini jelas menguras pajak rakyat. Setiap tahun, kita harus membayar bunga utang sebesar Rp441 triliun, hanya untuk memenuhi nafsu utang pemerintah,” ujar Didik.
Lebih jauh, Didik menyoroti alokasi belanja negara yang semakin tidak produktif. Porsi belanja nonproduktif seperti belanja pegawai dan barang meningkat dari 34% pada 2014 menjadi 36% di 2024, sementara belanja produktif terus menyusut.
"Dampaknya tidak hanya terasa sekarang, tetapi juga akan membebani pemerintahan mendatang. Struktur anggaran kita semakin tidak sehat," terangnya.
Didik juga mengkritik lambannya diversifikasi pasar ekspor Indonesia, yang masih terlalu bergantung pada pasar tradisional seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Menurutnya, pemerintah harus lebih agresif menjangkau pasar baru di Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin. "Ini pekerjaan yang tidak bisa ditunda jika kita ingin memperbaiki neraca dagang yang stagnan," tutur Didik.
Dia juga menekankan, janji-janji politik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa strategi yang jelas adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. "Pengelolaan ekonomi yang lemah ini hanya akan menciptakan retorika tanpa substansi. Pemerintah harus berani melakukan reformasi besar-besaran, terutama di sektor industri dan fiskal," pungkas Didik. (Mir/M-4)
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
Tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan semakin terasa apabila porsi pembayaran pokok dan bunga utang meningkat secara signifikan.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
MANAJER Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai ada anomali dalam pengelolaan fiskal Indonesia.
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Dalam rilisnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) periode tersebut sebesar 17,50%.
Indonesia, saat inni sektor industri menghadapi tantangan yang cukup besar yakni deindustrialisasi. Target pertumbuhan ekonomi 8% pun dinilai sebagai hal yang mustahil dicapai.
DEINDUSTRIALISASI sektor manufaktur yang terjadi saat ini di Tanah Air dinilai tak lepas dari lemahnya koordinasi dan eksekusi kebijakan kementerian di bidang ekonomi.
GELOMBANG PHK diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Hal ini dikarenakan deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan.
Rencana penaikan harga gas bumi industri non harga gas bumi tertentu (HGBT) oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN dikhawatirkan oleh kalangan industri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved