Kemnaker Sebut 32 Provinsi Naikkan Upah Minimum 6,5% 

DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengungkapkan sebanyak 32 provinsi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 minimal 6,5%.  Berdasarkan Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan upah minimum 2025 yang ditetapkan pada 4 Desember 2024, para gubernur wajib mengumumkan besaran UMP dan upah minimum sektoral (UMS) 2025. Adapun enam provinsi disebut belum menetapkannya.

"Semua upah minimum provinsi (UMP) naik 6,5%," kata Indah secara singkat saat dikonfirmasi Media Indonesia, Rabu (11/12).

Padahal, berdasarkan Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan upah minimum 2025 yang ditetapkan pada 4 Desember 2024, para gubernur wajib mengumumkan besaran UMP dan upah minimum sektoral (UMS) provinsi 2025 pada hari ini.

"Sampai dengan pukul 20.45 WIB malam ini ada 6 provinsi yang belum menetapkan UMP dan UMS provinsi," ungkap Indah.

Baca juga : Sah! UMP DKI Jakarta 2025 Naik 6,5 Persen Jadi Rp5,396 Juta

Kendati demikian, Indah tidak menjelaskan detail penghitungan besaran upah minimum sektoral (UMS) sudah diketok secara menyeluruh atau belum. Sementara, untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur diumumkan paling lambat pada Rabu, (18/12). Namun ia menyampaikan enam provinsi yang belum menetapkan UMP yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Dihubungi terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan pihaknya akan terus mengawal implementasi penaikan UMP 6,5% di seluruh provinsi Tanah Air. Dari laporan yang diterima Iqbal, belum semua gubernur menetapkan UMS pada hari ini. Katanya, sejumlah gubernur masih berdiskusi dengan dewan pengupahan provinsi terkait penetapan UMS.

Adapun UMS yang dimaksud ialah sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya, dan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.

Baca juga : Prabowo Naikkan UMP 2025 Sebesar 6,5 Persen

"Kami masih kawal kebijakan ini dengan aksi terbatas. Yang kami tahu 38 provinsi sudah menetapkan kenaikan UMP 6,5%. Tapi, yang UMS provinsi belum semua. Masih ada gubernur yang berunding. Penetapan UMK juga belum semua selesai," bebernya. 

Menurut Iqbal, kenaikan 6,5% adalah angka moderat yang dapat diterima oleh buruh. Kenaikan upah minimum ini dinilai bukan hanya soal angka, tetapi juga menyangkut keadilan dan kesejahteraan pekerja. 

"Kami mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo dalam memihak rakyat pekerja," tegasnya. (H-3)