Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH terus menggodok perubahan rentang waktu dan besaran kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) atas komoditas sumber daya alam (SDA). Pengambil kebijakan hanya dapat memastikan perubahan skema itu bakal diterbitkan dan diumumkan dalam waktu dekat.
"Masih dikaji, dalam waktu dekat akan diumumkan. Pasti diperpanjang dan sektornya adalah hasil minerba dan hasil perkebunan. Sekarang sedang kita bahas juga dengan Bank Indonesia terkait insentif yang bisa diberikan," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024-2029, Jakarta, Minggu (1/12).
Dia mengungkapkan, penambahan rentang waktu penyimpanan DHE dan besaran yang wajib disimpan oleh eksportir itu didasarkan pada kebutuhan negara untuk menyimpan dolar. Dolar tersebut akan masuk dalam cadangan devisa yang dikelola oleh Bank Indonesia.
Salah satu kegunaan dari cadangan devisa itu ialah untuk mendukung stabilitas nilai tukar dan perekonomian dalam negeri. Pemupukan cadangan devisa kian penting, terlebih pascaterpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang diyakini bakal mengedepankan kebijakan ekonomi untuk kepentingan 'Negeri Paman Sam'.
Kebijakan yang diusung Trump itu diprediksi mendorong penguatan nilai tukar dolar AS dan membuat pasar uang dunia bergejolak lantaran para investor akan memindahkan investasinya ke pasar yang dianggap aman, yakni AS.
"Karena kita sangat membutuhkan dolar AS ke depan, itu hanya bisa dilakukan kalau kita menghasilkan devisa," terang Airlangga.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra Burhanuddin Abdullah mengungkapkan, pemerintah tengah mempertimbangkan perpanjangan masa kewajiban penempatan DHE SDA hingga satu tahun dengan besaran 50% dari total hasil ekspor. Jangka waktu dan besaran itu lebih lama dan lebih besar dari aturan yang berlaku saat ini.
"Devisa hasil ekspor itu sedang dipertimbangkan sebesar 50% untuk satu tahun," ujarnya dalam diskusi panel bertajuk Menuju Indonesia Emas: Perspektif Partai Gerindra dalam Mewujudkan Visi Kebangsaan di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (26/11).
Dalam aturan yang berlaku saat ini, para eksportir dengan nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor US$250 ribu atau lebih wajib menempatkan DHE minimal 30% ke rekening khusus (reksus) dalam negeri yang difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI) selama minimal tiga bulan.
Data Bank Indonesia per 20 Agustus 2024, dolar hasil ekspor yang masuk ke instrumen term deposit valuta asing devisa hasil ekspor (TD Valas DHE) telah kembali bergerak di kisaran US$2,1 miliar-US$2,2 miliar. Hal itu seiring dengan makin gencarnya BI bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberi sanksi kepada eksportir yang enggan menyimpan dolar hasil ekspornya di instrumen keuangan domestik. (E-2)
Nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu, 23 Juli 2025, menguat sebesar 49 poin atau 0,30% menjadi Rp16.271 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.320 per dolar AS.
Nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin, 21 Juli 2025, dibuka melemah sebesar 28 poin atau 0,17% menjadi Rp16.325 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.297 per dolar AS.
Nilai tukar rupiah, pada perdagangan Kamis 17 Juli 2025, dibuka melemah sebesar 25 poin atau 0,15% menjadi Rp16.312 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.287 per dolar AS.
Nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu, 16 Juli 2025, dibuka melemah sebesar 3 poin atau 0,02% menjadi Rp16.270 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.267 per dolar AS.
Nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin, 14 Juli 2025, dibuka melemah sebesar 4 poin atau 0,02% menjadi Rp16.222 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.218 per dolar AS.
Nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis, 10 Juli 2025, dibuka menguat sebesar 42 poin atau 0,26% menjadi Rp16.216 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.258 per dolar AS.
Pengamat perbankan Arianto Muditomo memperkirakan utang luar negeri (ULN) pada pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan terus melonjak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved